Page 271 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 271
tahun 1978. Tapi nasi sudah menjadi bubur, alias terlambat karena
UU 1967 sudah terlanjur digunakan dan dijalankan sebagai pedoman
pengaturan sumber-sumber agraria selain tanah oleh masing-masing
lembaga.
Anehnya, meskipun rezim Orde Baru sudah tumbang setelah
gelombang reformasi 1998, hingga kini problem sektoralisasi
kelembagaan agraria masih tidak teratasi. Justru sebaliknya,
kesemerawutan pengelolaan agraria di Indonesia semakin menjadi,
dengan semakin banyaknya konflik-konflik agraria yang terjadi di
daerah-daerah akibat tumpang tindih izin atau pun okupasi lahan
oleh korporasi-korporasi kapitalisme baik nasional maupun global.
Bahkan tidak jarang diantara lembaga negara pengatur agraria saling
klaim atas tanah negara. Kondisi ini cukup memprihatinkan, karena
rakyatlah yang menjadi korban dari kesemerawutan pengaturan itu
dan keganasan dari korporasi-korporasi tersebut.
Kondisi Indonesia yang telah mengalami kemerdekaan yang
cukup lama, bila saja dibandingkan dengan negara-negara ASEAN
lainnya terkait dengan kelembagaan agraria, Indonesia termasuk dapat
dibilang tertinggal. Seperti telah didiskusikan sebelumnya, bahwa
negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Filipin dan Thailan relatif
memiliki kelembagaan agraria yang lebih maju. Dimana ketiga negara
ini relatif sudah terlebih dahulu memiliki Kementerian yang menarik
dan menyatukan kebijakan dan perencanaan penggunaan agraria/
sumber daya alam dengan kebijakan lingkungan hidup.
Pengelolaan kelembagaan agraria di Indonesia harus dirumuskan
dalam rangka merangkul semua komponen sumber daya agraria yang
beraneka ragam bentuk dan jumlahnya. Untuk sampai pada sebuah
usulan yang komprehensif dan tepat, para peneliti masih belum
memiliki kepercayaan diri untuk secara tepat merujuk pada suatu
bentuk kelembagaan yang tepat bagi negara kita. Sesuai dengan uraian
yang telah disampaikan di awal pembahasan, pengalaman sejarah kita
telah membuktikan dan memberikan pelajaran praktis atas penetapan
240 Kelembagaan
