Page 272 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 272
kelembagaan agraria yang terbentuk dalam suatu kementerian
kompartemen. Kementerian kompartemen yang dimaksud adalah
sebuah kementerian yang bertugas untk melaksanakan koordinasi
yang sifatnya lebih pada subordinasi yang membawahi lembaga/
kementerian pengelola agraria lainnya. Jadi pengalaman selama ini
membuktikan bahwa banyaknya kelembagaan agraria yang sifatnya
sejajar ternyata justru melahirkan ego sektoral yang dipicu oleh
“kemandirian” kelembagaan yang bersifat individual dalam mengelola
sektor masing-masing.
Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pada saat UUPA
dihasilkan, bentuk kelembagaan agraria adalah Kementerian
Agraria. Bahkan pernah dinaikkan statusnya menjadi Kementerian
Kompartemen Agraria disamping ada Kementerian Kompartemen
Maritim) pada tahun 1964 pada era Kabinet Dwikota. Pada saat itu Mr.
Sadjarwo yang menjadi Menteri Kompartemen membawahi: 70
1. Menteri Pertanian (Mr. Sadjarwo sendiri)
2. Menteri Perkebunan (Frans Seda)
3. Menteri Kehutanan (Sujarwo)
4. Menteri Agraria (Mr. R. Hermanses)
5. Menteri Pembangunan Masyarakat Desa (Ipik Gandamana)
6. Menteri Pengairan ( Ir. Surahman).
Atas dasar ini kita bisa melihat bagaimana orientasi politik
pertanahan pemerintah masa lalu yang sudah menyadari pentingnya
pengelolaan agraria yang baik dan sistematis bagi kesejahteraan
masyarakat. Melalui pembentukan satu kementerian agraria tersendiri,
menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap bidang agraria ini
sangatlah besar. Kesadaran akan potensi kekayaan alam yang dimiliki
Indonesia yang luar biasa besar harus mampu dikelola dengan bijak
sehingga tidak akan muncul kesenjangan penguasaan yang dapat
memicu munculnya konflik agraria.
70 Ahmad Nashih Luthfi, Ibid. Hlm 1.
Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia 241
