Page 273 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 273

Hal yang menarik adalah kebijakan pemerintah kemudian, dengan
            menaikkan status kementerian agraria menjadi menteri kompartemen.
            Tentunya ini disadari pemerintah bahwa, dengan adanya pembagian
            beberapa kementerian yang mengurusi bidang-bidang sumber daya
            alam lainnya, pasti akan memunculkan ego sektoral. Dan lambat
            laun hal ini akan semakin kronis yang justru akan memperkeruh dan
            menyulitkan dalam mengatur pengelolaan sumber daya agraria yang
            baik dan berkeadilan. Prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang
            baik melalui pengorganisasian badan pemerintah yang tepat dan pola
            komunikasi dan koordinasi yang baik, menjadi sebuah keharusan
            yang mutlak. Kesadaran pemerintah bahwa keberadaan lembaga
            pemerintah yang memiliki tingkatan sama dengan bidang kerja yang

            saling bersinggungan pasti akan menimbulkan gesekan. Dan apabila
            dalam meredam gesekan ini tidak dilakukan oleh sebuah lembaga yang
            memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada yang lain, maka ia tidak
            akan memiliki kredibilitas dan kekuatan untuk mensinergikan sumber
            daya yang ada. Oleh karenanya pilihan untuk membentuk menteri
            kompartemen agraria menjadi solusi terbaik yang dikembangkan oleh
            pemerintahan orde lama.
                 Pada masa orde baru, kelembagaan agraria mengalami
            penurunan. Kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan
            dan pembangunan ekonomi sebesar-besarnya menjadi penyebab
            membludaknya investasi asing yang masuk sebagai buah kebijakan
            paket perundang-undangan yang memuluskan masuknya investasi
            ke Indonesia.

                 Tak jauh berbeda dengan kebijakan kelembagaan agraria yang
            diterapkan pada masa reformasi. Orientasi pemerintah yang ingin
            mengembalikan kepercayaan masyarakat dan semangat demokratisasi
            pemerintahan menghanyutkan masyarakat untuk fokus pada
            pembentukan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan
            nepotisme. Bahwa panggung politik yang diwarnai dengan perebutan
            kekuasaan dan gambaran kebebasan berpendapat yang kebablasan
            menjadi gambaran yang setiap hari dapat kita saksikan di lembaga yang




            242     Kelembagaan
   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278