Page 274 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

paling terhormat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fokus perhatian
masyarakat seakan tercurah melihat panggung politik dan pertunjukan
karakter pimpinan pemerintahan yang justru marak dengan kasus-
kasus korupsi. Akibatnya bisa dilihat bahwa tidak ada perkembangan
signifikan dalam pengelolaan agraria yang lebih berkeadilan. Bidang
ini dilalaikan dan semakin banyak konflik agraria yang muncul dan
kronis sebagai buah sektoralisme yang diterapkan oleh pemerintah.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang baru dilantik pada
tanggal 20 Oktober 2014 tampaknya menjadi angin segar bagi

perbaikan pengelolaan agraria di Indonesia. Melalui penetapan
kabinet menteri-menterinya yang disebut dengan Kabinet Kerja,
telah dilakukan beberapa perubahan nomenklatur kementerian yang
diharapkan juga akan merubah konstelasi politik dalam pengelolaan
agraria di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 165 Tahun
2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, terdapat
sejumlah nama kementerian khususnya dalam bidang agraria yang
mengalami perubahan, diantaranya:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas
memimpin dan mengkoordinasikan:
a. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan
hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup; dan

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan
yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional memimpin dan mengkoordinasikan:
a. penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang tata ruang yang
dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum; dan

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang
pertanahan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan
Nasional.

Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia 243