Page 316 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 316

BAB I




                                    PENDAHULUAN












             A.    Latar Belakang
                   Suatu organisasi secara umum pasti terdiri dari orang-orang yang
             bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang telah
             ditentukan. Oleh karenanya, tidak dapat dipungkiri kebutuhan sumberdaya
             manusia atau pegawai yang cukup dan sesuai dengan kompetensinya selalu
             dibutuhkan oleh  masing-masing bagian dari organisasi tersebut agar tujuan
             organisasi bisa dicapai secara optimal. Sumberdaya manusia atau pegawai
             merupakan salah satu aset utama suatu instansi yang menjadi perencana
             dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Pegawai mempunyai
             pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar belakang pendidikan, usia
             dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam suatu organisasi.
             Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia harus sesuai dengan kebutuhan
             organisasi supaya efektif dan efisien utuk menunjang tercapainya tujuan.
             Keterbelakangan suatu organisasi pada umumnya dilatarbelakangi oleh
             minimnya kemampuan sumberdaya manusia yang terlibat di dalamnya,
             baik aspek manajerial maupun pada aspek operasional. Tuntutan upaya
             peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sangat mutlak untuk
             menciptakan organisasi yang lebih baik dan mengelolanya dengan tingkat
             efisien dan efektivitas yang tinggi sebagai wahana untuk mencapai berbagai
             tujuan yang ingin dicapai (Suratno dalam http://sulut.kemenag.go.id/file/
             file/kepegawaian/aunw1341283316.pdf). Hal ini juga termasuk kebutuhan
             sumberdaya manusia di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik
             Indonesia (BPN-RI), khususnya organisasi di tingkat kantor pertanahan
             kabupaten/kota. Kepala BPN-RI Hendarman Supandji (2014) dalam



                                                                             285
   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321