Page 321 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Pegawai merupakan sumberdaya yang paling penting dalam organisasi
publik. Pegawai yang baik dan memenuhi standar kualifikasi, hanya akan
dapat diperoleh melalui upaya rekrutmen yang efektif. Supaya dapat
melakukan proses rekrutmen secara efektif, harus tersedia informasi
akurat dan berkelanjutan mengenai jumlah dan kualifikasi individu yang
diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsi dalam
organisasi. Deskripsi tentang jumlah dan kualifikasi pegawai hendaknya
mampu menggambarkan kebutuhan akan pegawai yang diinginkan untuk
menempati sejumlah formasi (Sulistyani & Rosidah, 2003).
Kegiatan di kantor pertanahan, bermuara pada terbitnya sertipikat
sebagai tanda bukti hak atas tanah. Oleh karena itu semua SDM yang ada di
kantor pertanahan bertujuan untuk mendukung tujuan organisasi tersebut.
Terdapat bagian-bagian yang secara langsung berhubungan dengan tujuan
organisasi, namun ada pula bagian-bagian yang berfungsi sebagai penunjang
dari kegiatan organisasi kantor pertanahan. Jumlah dan kualifikasi SDM
di masing-masing bagian tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan
kantor pertanahan sehingga masing-masing SDM tersebut bisa berfungsi
untuk menjalankan kegiatan kantor dengan baik.
Struktur Organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, sampai
dengan saat ini masih berdasarkan Perkaban Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional dan Kantor Pertanahan yang merupakan peraturan pelaksanaan
Perpres Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
Sebetulnya sudah ada Perpres baru yaitu Perpres Nomor 63 Tahun 2013
tentang Badan Pertanahan Nasionaal Republik Indonesia, tetapi belum ada
peraturan pelaksanaannya. Menurut Pasal 54 Perkaban Nomor 4 Tahun
2006, disebutkan bahwa Susunan Organisasi Kantor Pertanahan terdiri
dari: a) Sub Bagian Tata Usaha (TU), b) Seksi Survei, Pengukuran dan
Pemetaan (SPP), Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT), c) Seksi
Pengaturan dan Penataan Pertanahan (PPP), d) Seksi Pengendalian dan
Pemberdayaan (P dan P), e) Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara (SKP).
Pembagian organisasi di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat dilihat
pada Tabel 1 berikut ini.

290 Kelembagaan