Page 322 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Tabel 1. Pembagian Organisasi Kantor Pertanahan

No Sub Bagian/Seksi Urusan/Sub Seksi
1. Sub Bagian Tata Usaha a. Urusan Perencanaan dan Keuangan
b. Urusan Umum dan Kepegawaian
2. Seksi Survei, Pengukuran a. Subseksi Pengukuran dan Pemetaan
dan Pemetaan b. Subseksi Tematik dan Potensi Tanah
3. Seksi Hak Tanah dan a. Subseksi Penetapan Hak Tanah
Pendaftaran Tanah b. Subseksi Pengaturan Tanah Pemerintah
c. Subseksi Pendaftaran Hak
d. Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak dan
Pejabat Pembuat Akta Tanah
4. Seksi Pengaturan dan a. Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan
Penataan Pertanahan Tertentu
b. Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah
5. Seksi Pengendalian dan a. Subseksi Pengendalian Pertanahan
Pemberdayaan b. Subseksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Sengketa, Konflik a. Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan
dan Perkara b. Subseksi Perkara Pertanahan

Sumber : Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2006

Selain jabatan-jabatan struktural seperti para Kepala Sub Bagian/
Kepala Seksi dan para Kepala Urusan/Kepala Sub Seksi yang memimpin
masing-masing organisasi tersebut di atas, yang harus diperhatikan juga
adanya para pejabat fungsional yang memegang jabatan fungsional di
kantor pertanahan. Berdasarkan Keputusan Kepala BPN-RI Nomor 923/
KEP-3.4.3/XI/2013 terdapat 42 (empat puluh dua) jabatan fungsional
di kantor pertanahan kabupaten/kota yang langsung melaksanakan tugas
menyelesaikan pekerjaan baik di lapangan maupun di kantor. Nama 42
jabatan fungsional yang harus ada di kantor pertanahan kabupaten/kota
tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tipologi... 291