Page 476 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 476
informasi kepada pihak yang berkepentingan seperti yang tercantum di
dalam Pasal 3 huruf b, tetapi untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan
pelaksanaan ketentuan tersendiri, yaitu setiap bidang tanah dan satuan
rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas
bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.
2. Kegiatan Pendaftaran Tanah
Kegiatan Pendaftaran Tanah (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) meliputi:
a. Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali (initial registration):
Pengertian pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan
pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah
yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 31
b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (maintenance)
Pengertian pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis
dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku
tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi
kemudian. 32
31 Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
32 Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat... 445
