Page 471 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

negara pasal 2 ayat 4 UUPA, juga diakuinya hak komunal masyarakat
hukum adat (hak ulayat) sebagaimana pasal 3 UUPA.
Yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah
serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat,
yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan tanah
wilayahnya. 25
Menurut Mochamad Tauchid hak ulayat merupakan hak daerah
26
atau suku bangsa atas selingkungan tanah, yang berisi kewenangan untuk
mengatur penguasaan dan penggunaan tanah dalam lingkungan wilayahnya.
Pengertian hak ulayat menurut Depdagri-Fakultas Hukum UGM,
1978, hak ulayat adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada
masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan
mengatur tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.
Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan
Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Pedoman penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,
bahwa yang dimaksud dengan Hak Ulayat adalah kewenangan yang
menurut adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah
tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya untuk mengambil
sumberdaya alam (SDA), termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi
kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul secara lahiriah dan
batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum
adat tertentu dengan wilayah yang bersangkutan.
Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada menurut
Pasal 2 ayat (2) Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 apabila
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan
hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum
tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan
persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup warga
persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan
hidupnya sehari-hari dan;

25 Boedi Harsono, Op Cit, hlm.7
26 Tauchid Mohammad, 1953, Masalah Agraria, Bagian Pertama, Penerbit Cakrawala,
Jakarta

440 Hubungan Keagrariaan