Page 467 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 467
(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara tersebut
pada ayat 2 pasal ini, digunakan untuk mencapai sebesar-besar
kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang
merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
(4) Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan
Peraturan Pemerintah.
Negara sebagai organisasi kekuasan tertinggi seluruh rakyat
melaksanakan tugas untuk mempimpin dan mengatur kewenangan bangsa
Indonesia (kewenangan publik). Subjek Hak Menguasai Negara adalah
Negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat
16
Indonesia. Tanah yang dihaki dalam Hak Menguasai Negara meliputi
semua tanah dalam wilayah Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang
tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak-hak perorangan. 17
Negara sebagai penerima kuasa harus mempertanggungjawabkan
kepada masyarakat Indonesia sebagai pemberi kuasa. Ada dua hal yang
18
dapat membatasi kewenangan negara atau Hak Menguasai Negara ini.
Pertama, pembatasan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.
Pembatasan ini berupa hal-hal yang diatur oleh negara tidak boleh berakibat
pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar
1945.
Kedua, pembatasan substantif, yaitu semua peraturan pertanahan
harus ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya
sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA. Kewenangan
ini tidak dapat didelegasikan kepada pihak swasta karena menyangkut
kesejahteraan umum yang sarat dengan misi pelayanan. Pendelegasian
16 Boedi Harsono, Op.Cit, hlm 271.
17 Ibid.
18 Maria S.W., Sumardjono, 1998, Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Konsep
Penguasaan Tanah oleh Negara, dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum
UGM, Yogyakarta.
436 Hubungan Keagrariaan
