Page 465 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

sampai ayat (3) UUPA. Hak bangsa Indonesia atas tanah ini mempunyai
sifat komunal, yang artinya semua tanah yang ada dalam wilayah negara
Indonesia merupakan tanah bersama rakyat indonesia yang telah bersatu
dengan bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat (1) UUPA). Selain itu mempunyai
sifat religius artinya seluruh tanah yang ada dalam wilayah Negara
Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1
ayat (2) UUPA). Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi,
yang artinya selama rakyat Indonesia bersatu dengan bangsa Indonesia
hubungannya akan terus berlangsung tiada terputus untuk selamanya. Sifat
abadi pulalah yang menjadikan dalam keadaan apapun dan bagaimanapun
tidak ada sesuatu kekuasaan yang dapat memutuskan dan meniadakan
eksistensi hubungan tersebut(pasal 1 ayat(3) UUPA).

Subyek (Pemegang Hak) pada Hak Bangsa adalah seluruh rakyat
Indonesia sepanjang masa yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia, yaitu
12
generasi-generasi yang akan datang. Untuk tanah yang dihaki ialah semua
tanah yang ada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Tidak ada tanah
yang merupakan res nullius.
13
Menurut Boedi Harsono, penyataan tanah yang dikuasai oleh Bangsa
Indonesia sebagai tanah bersama tersebut menunjukkan adanya hubungan
hukum di bidang Hukum Perdata. Hak Bangsa Indonesia dalam Hukum
Tanah nasional adalah hak kepunyaan, yang memungkinkan penguasaan
bagian-bagian tanah bersama dengan Hak Milik oleh warga negara secara
individual. 14
Aspek perdata berkaitan dengan unsur kepunyaan, yang apabila
diletakkan pada hak bangsa berarti memberikan kewenangan untuk
mempunyai (entitlement to possess) secara bersama-sama atas sumber daya
agraria di dalam wilayah Indonesia. Di samping memiliki aspek perdata, hak
bangsa juga memiliki aspek publik yang memiliki unsur tugas kewenangan
(entitlement to control). Hal ini merujuk pada kewenangan untuk mengatur
dan memimpin penguasaan dan penggunaan sumber daya agraria yang
dipunyai bersama oleh seluruh bangsa.

12 Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm 267.
13 Ibid.
14 Boedi Harsono (II), Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya
dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001, Universitas Trisakti, Jakarta, Maret 2002, hlm 43, seperti yang
dikutip dalam Urip Santoso, 2006, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta,
hlm 77.

434 Hubungan Keagrariaan