Page 463 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang
mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan
hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.
Dalam rumusan hukum kehutanan terdapat tiga unsur yang tercantum,
yaitu:

(1) adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis;
(2) mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan; dan
(3) mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan
dan kehutanan. 11

B. Hak-Hak Penguasaan atas Sumber Daya Agraria

1. Pengertian Hak Penguasaan atas Sumber Daya Agraria

Hak penguasaan atas sumber daya agraria dapat diartikan sebagai
rangkaian kewenangan, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang
haknya untuk berbuat sesuatu mengenai sumber daya agraria yang dihaki.
Subyek hak dan kandungan kewenangan dan atau kewajiban atau larangan
pada masing-masing hak penguasaan inilah yang membedakan jenis hak
penguasaan yang satu dari hak penguasaan yang lainnya.
‘Penguasaan’ dan ‘Menguasai’ dapat mengandung aspek publik
dan/atau perdata. Aspek publik berisi kewenangan untuk mengatur dan
tugas/ kewajiban untuk mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan,
pemeliharaan, peruntukan dan penggunaan sumber daya agraria, sedangkan
aspek perdata menunjuk pada unsur kepunyaan (dapat menguasai tanah
tersebut secara fisik dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum
perdata terhadap tanah tersebut, seperti menjual, membeli, meyewakan).
Penguasaan atau menguasai dapat secara yuridis dan atau dapat pula
secara fisik. Penguasaan yuridis dilandasi hak, dilindungi oleh hukum dan
umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai
secara fisik tanah yang dihaki. Tetapi ada juga penguasaan yuridis yang
meskipun memberi kewenangan untuk menguasai secara fisik, tetapi
penguasaan secara fisiknya berada pada pihak lain.

11 Salim, H.S., 2004, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

432 Hubungan Keagrariaan