Page 462 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Kehutanan
Pengertian hutan dan kehutanan secara yuridis normatif memiliki
perbedaan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan
lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kehutanan adalah sistem
pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil
hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
Di samping pengertian hutan dan kehutanan, ada pengertian lain
yang tidak kalah pentingnya, yaitu kawasan hutan. Menurut pasal 1 angka
3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan
hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Menilik dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
hutan adalah pengertian dalam ranah ekologi atau yang terlihat secara
fisik, sedangkan kawasan hutan adalah pengertian dalam ranah yuridis,
karena dalam undang-undang kehutanan disebutkan bahwa suatu area
dapat dikatakan sebagai kawasan hutan apabila telah ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa
dengan adanya penunjukan dan atau penetapan dari pemerintah, suatu area
memiliki kepastian hukum menjadi hutan tetap. Adapun yang dimaksud
dengan kehutanan merupakan sistem manajemen dalam pengelolaan segala
hal yang berkaitan dengan hutan maupun kawasan hutan.

431