Page 466 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

b. Hak Menguasai Negara
Di zaman kolonial, semua tanah tak bertuan atau tanah kosong
dikuasai oleh negara, sehingga negara bertindak sebagai dominum (pemilik
tanah). Hal ini dimungkinkan supaya negara dapat menjual hak penguasaan
tanah kepada swasta. Ketentuan ini dituangkan di dalam Pasal 1 Agrarische
Besluid tahun 1870 yang mengatur mengenai asas domein verklaring,
dengan ketentuan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan dengan
hak eigendom-nya adalah domein negara. 15
Setelah Indonesia merdeka, asas domein verklaring dihapuskan,
negara memiliki hak menguasai bukan memiliki. Hal ini dapat terlihat
di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang sangat jelas
membuktikan adanya penguasaan oleh negara sepenuhnya terhadap adanya
sumberdaya alam yang ada di bumi dan seluruh kekayaan alam yang ada
di dalamnya termasuk ruang angkasa diatasnya. Menguasai dapat diartikan
sebagai tujuan untuk menentukan dan memanfaatkan serta mengambil
manfaat dalam bentuk pengelolaan oleh penguasa.
Hak menguasai negara diatur di dalam Pasal 2 ayat 2 UUPA, yang
memberi wewenang kepada Negara, yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar
dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan
ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi
seluruh rakyat.
(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi
wewenang untuk:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa
tersebut.
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air, dan ruang angkasa.

15 Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin, 2010, Hukum Agraria Indonesia dalam
Perspektif Sejarah, Refika Aditama, Bandung, hlm. 15

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat... 435