Page 468 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

kepada swasta yang merupakan bagian dari masyarakat akan menimbulkan
konflik kepentingan, dan karenanya tidak dimungkinkan. 19
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 001-021-
022/PUU-I/2003 mengenai uji materi undang-undang ketenagalistrikan
memberikan penafsiran mengenai konsep hak menguasai negara atas
sumber daya alam. Penafsiran ini kemudian digunakan dalam memutus
uji materi undang-undang di bidang sumber daya alam dalam kaitannya
dengan hak menguasai negara.
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengertian “dikuasai oleh
negara” tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur,
karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi
negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar.
Sekiranyapun Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana
lazim di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak
mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam konstitusinya, sudah
dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan.
Karena itu, perkataan “dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi
pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur
perekonomian. 20
Dalam menafsirkan makna frasa “dikuasai oleh negara” dari Pasal 33
ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mengkonstruksi
5 (lima) fungsi negara dalam menguasai cabang-cabang produksi penting
yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya. 21

Tabel 1. Fungsi Negara dalam Menguasai Sumber Daya Alam

No Fungsi Penjelasan

19 Ibid, hlm. 4-9
20 PUU Ketenagalistrikan, hlm 333
21 Yance Arizona, “Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan
Negara Atas Sumberdaya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, makalah disampaikan dalam
Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. Panel Tirani Modal
dan Ketatanegaraan, Selasa, 5 Agustus 2008 di FISIP Universitas Indonesia

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat... 437