Page 472 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan
dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh warga
persekutuan hukum tesebut.

d. Hak-Hak Atas Tanah
Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak perseorangan
atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada
pemegang haknya untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat
dari tanah yang dihakinya.
27
Hak-hak Atas Tanah yakni hak-hak individual yang dalam Pasal 4
Ayat (1) UUPA dijelaskan sebagai hak yang dimiliki atau diberikan kepada
orang (atau orang-orang) dan badan hukum dan memberikan wewenang
menggunakan bagian permukaan bumi yang disebut tanah kepada
pemegang haknya. Hak atas tanah terdiri dari (Pasal 16 UUPA):
a) Hak Milik

b) Hak Guna Usaha (HGU)
c) Hak Guna Bangunan (HGB)
d) Hak Pakai
e) Hak Sewa
f) Hak Membuka Tanah
g) Hak Memungut Hasil Hutan
h) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas
yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang
sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Menurut Sudikno Mertokusumo, wewenang yang dimiliki oleh
pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Wewenang Umum
Wewenang ini bersifat umum, yaitu wewenang pemegang hak atas
tanah untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi,
air dan ruang di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang
langsung berhubungan dengan penggunaan tanah dalam batas-batas
menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih
tinggi.

27 Ibid, hlm 82.

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat... 441