Page 464 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Pihak lain itu dapat dengan sah menguasai tanah tersebut secara
fisik, seperti melalui hubungan sewa menyewa, tetapi dapat juga secara
tidak sah atau secara liar. Selain itu terdapat juga penguasaan yuridis yang
tidak memberikan kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik, seperti
dalam hak tanggungan.
Hak Menguasai dari Negara juga berbeda dari jenis hak penguasaan
lainnya. Hak Menguasai dari Negara meliputi semua sumber daya agraria,
tanpa ada yang terkecuali (Pasal 33 ayat 3 UUD 45). Namun, Hak
Menguasai dari Negara tidak memberi kewenangan untuk menguasai
sumber daya agraria secara fisik dan menggunakannya seperti halnya hak
atas tanah, karena sifat Hak menguasai dari Negara semata-mata hukum
publik (semata-mata beraspek publik, yakni semata-mata kewenangan
mengatur), sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2. Dalam hal Negara
sebagai penyelenggara Negara memerlukan tanah untuk melaksanakan
tugasnya, tanah yang bersangkutan akan diberikan kepadanya selaku Badan
Penguasa, melalui Lembaga Pemerintah yang berwenang, seperti dengan
hak pakai. Tanah diberikan kepada lembaga tersebut dengan suatu hak atas
tanah, untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, bukan sebagai Badan
Penguasa yang mempunyai Hak Menguasai yang disebut dalam pasal 2
UUPA, tetapi sebagai badan hukum seperti halnya perorangan dan badan-
badan hukum perdata yang diberi dan menjadi pemegang hak atas tanah.

2. Jenis (Sistematika) Hak Penguasaan atas Sumber Daya Agraria

Menurut UUPA, hak-hak penguasaan agraria itu secara sistematis,
bisa diurutkan sebagai berikut:

a. Hak Bangsa Indonesia atas Tanah
Bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang universal dan
merupakan subyek utama bagi penguasaan hak atas tanah, namun dalam
arti masih bersifat umum dan perlu diatur kemudian melalui Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang merupakan bentuk implementasi
Hak bangsa yang selanjutnya disebut hak Menguasai Negara.
Hak Bangsa merupakan hak yang paling tinggi dan meliputi semua
tanah yang ada di wilayah negara yang merupakan tanah bersama, bersifat
abadi, dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan lain atas tanah.
Pengaturan hak penguasaan atas tanah ini dimuat dalam pasal 1 ayat (1)

Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat... 433