Page 561 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

dan santunan tanah untuk pembangunan; e) penetapan subjek dan objek
redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan
tanah absentee; f) penetapan dan penyelesaian masalah tanah hak ulayat;
g) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; h) pemberian
ijin membuka tanah; dan i) perencanaan dan penggunaan tanah wilayah
kabupaten/kota.
Dalam melaksanakan Keppres di atas, beberapa Pemda telah
mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) perihal tanah-tanah yang belum
dikeluarkan haknya, baik yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum
dimanfaatkan. Dari beberapa daerah tersebut, Kota Tarakan adalah salah
satunya yang mengeluarkan Perda tentang Surat Ijin Memakai Tanah
Negara (SIM-TN) dan mengimplementasikannya. Lahirnya Perda itu
dilatarbelakangi oleh kondisi penguasaan tanah yang dinilai sulit untuk
dikendalikan, dan peraturan yang ada yaitu UU Pemerintahan Daerah
dan Keppres 34/2003 juga memberi kewenangan. Kota Tarakan yang
merupakan penghasil tambang minyak dan daerah bisnis telah berkembang
cukup pesat, dan menjadi daerah tingkat II terkaya nomor 17 di Indonesia.
Letak strategis dari kota ini yang diperlengkapi fasilitas bandar udara
menjadi tempat transit untuk melakukan kegiatan bisnis. Di samping
suku bangsa asli Tidung yang tinggal, berbagai suku bangsa di Tanah Air
berdatangan ke kota ini, antara lain Jawa, Bugis, Toraja, Makassar, Banjar,
dan lain-lain.
Dalam perkembangannya, ternyata para penghuni pulau telah
menguasai tanah-tanah yang kosong penggunaan dan pemanfaatannya.
Penguasaan tersebut hampir-hampir telah di luar kendali. Penetapan
kawasan atau area oleh pihak yang berwenang telah banyak yang dilanggar.
Okupasi hutan lindung atau lereng perbukitan yang rawan longsor telah
terjadi. Demikian juga kawasan sempadan pantai dan sungai telah ada
pendudukan. Tata letak bangunan yang tidak teratur dan tanpa sempadan
bangunan telah membuat wajah kota menjadi kurang serasi. Oleh karena
itu pada tahun 2001 ketika otonomi daerah bergulir dengan kewenangan
di bidang pertanahan, Pemko Tarakan mengeluarkan Perda Nomor 19
Tahun 2001 (Perda 19/2001) untuk menertibkan dan mengendalikan
masalah tersebut.
Dalam mengelola tanah-tanah yang belum mempunyai status hak,
yang mana statusnya disebut oleh Pemko Tarakan sebagai tanah Negara,

530 Hubungan Keagrariaan