Page 564 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

BAB II

TiNjAUAN PUsTAkA

1. Perkembangan Peraturan Pertanahan dalam Konteks
Otonomi Daerah
Dasar pertimbangan penerbitan Keppres 32/2004 tentang Kebijakan
Nasional di Bidang Pertanahan adalah merujuk pada Ketetapan MPR
Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan
Sumberdaya Alam. Berikutnya, untuk menindaklanjuti Keppres tersebut,
Kepala BPN telah menerbitkan Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun
2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan
Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Dalam tindak lanjutnya, Pemkab/Pemko telah membuat aturan
sendiri-sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kepentingan
daerah dalam bentuk Perda. Arie Sukanti Sumantri dalam Sarjita (2003),
menyatakan bahwa dalam pengertian otonomi daerah, maka jelas tidak
diartikan sebagai penyerahan pengaturan dan pengurusan segala segi
masalah pertanahan sepenuhnya kepada Pemkab/Pemko masing-masing.
Kewenangan Pemerintah Pusat meliputi hukum, kebijakan, pedoman
mengenai pemberian hak-hak atas tanah, pendaftaran, landreform, dan
sebagainya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan
Keppres, sedangkan kewenangan Pemda cukup pada pelayanan masyarakat
dan pelaksanaan kebijakan yang dapat dituangkan dalam bentuk Perda
maupun Keputusan Daerah (Kepda).
Memperhatikan bahwa UU 22/99 masih banyak kelemahan, maka
dilakukan revisi substantif, dan lahirlah UU 32 Tahun 2004 (UU 32/2004)

533