Page 567 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia
P. 567

c.   Tanah Negara yang berasal dari hak-hak Barat (eigendom, opstal,
                 erfpacht) karena ketentuan UU sebagian dari tanah tersebut oleh
                 karena pemiliknya tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 21, 28, dan
                 36 UUPA, maka gugur dan menjadi tanah Negara;
            d.   Tanah Negara yang berasal dari Hak Guna Bangunan atau Hak Guna
                 Usaha yang telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang
                 lagi oleh pemiliknya, maka tanah tersebut menjadi tanah yang
                 dikuasai langsung oleh Negara (Keppres Nomor 32 Tahun 1979
                 tentang Pokok-pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru
                 Asal Tanah Bekas Konversi Hak Barat dan Peraturan Menteri Dalam
                 Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai
                 Permohonan dan Pemberian Hak Baru Asal Tanah Konversi Hak
                 Barat);
            e.   Tanah Negara terjadi karena penetapan Pemerintah, misalnya suatu
                 areal yang semula merupakan hutan atau kawasan konservasi akibat
                 perkembangan pemukiman maka tanah tersebut secara fisik dikuasai
                 oleh masyarakat;
            f.   Tanah Negara yang terjadi karena perbuatan pemegang hak yang
                 menelantarkan tanah tersebut sebagaimana dimaksud di dalam Pasal
                 27, 34, dan 40 UUPA, yang menyatakan bahwa hapusnya suatu hak
                 karena diterlantarkan;
            g.   Tanah Negara yang terjadi karena suatu peristiwa alam, misalnya
                 tanah timbul (pendangkalan pantai atau sungai), maka tanah yang
                 ditimbulkan alam itu merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara;
                 dan
            h.   Tanah Negara yang terjadi akibat perbuatan hukum pelepasan dari
                 pemegang haknya, maka tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai
                 langsung oleh Negara.

                 Berdasarkan genesa status tanah Negara di atas, akan terdapat
            perlakukan yang berbeda apabila tanah-tanah tersebut akan dimohon oleh
            masyarakat, badan hukum swasta, maupun instansi pemerintah.



            3.   Alas Hak dalam Dinamika Wilayah
                 Harsono (1991) memberi pengertian bahwa penguasaan tanah
            meliputi penguasaan fisik dan penguasaan yuridis. Keduanya mempunyai



            536      Hubungan Keagrariaan
   562   563   564   565   566   567   568   569   570   571   572