Page 571 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

menjadi tolok ukur keberhasilan negara-negara dunia dalam mengukur
pengembangan pelaksanaan kadasternya. Indonesia yang merupakan salah
satu anggota FIG sudah sepatutnya menggunakan benchmark Kadaster 2014
ini untuk menilai posisi pengembangan sistem kadasternya.
Visi Kadaster 2014 dibangun berdasar beberapa sistem kadaster
tradisional yang telah dikenal selama ini, berbagai studi, dan implementasi
program/proyek, serta analisis kecenderungan pembangunan kadaster
di masa depan. Kadaster sendiri didefinisikan sebagai sebuah metode
pencatatan data publik yang berkaitan dengan semua objek tanah hak dalam
sebuah wilayah administrasi yang berbasis pada survei dan pengukuran
batas-batas bidang tanah, dan didefinisikan dalam salah satu hukum privat
atau publik.
Kadaster 2014 menyampaikan 6 (enam) pernyataan tentang visi
kadaster dunia yang diharapkan akan terwujud pada tahun 2014, sebagai
berikut: 1

Statement 1: Cadastre 2014 will show the complete legal situation of land,
including public rights and restrictions! (Kadaster 2014 akan menyajikan
informasi yang lengkap meliputi segala aspek hukum suatu bidang tanah,
termasuk hak-hak publik dan pembatasan-pembatasannya)

Kadaster 2014 meliputi pencatatan oleh Kantor mengenai hak atas
objek tanah-tanah hukum yang dapat memberikan jawaban mengenai
beberapa pertanyaan tentang: di mana, kapan, berapa banyak, siapa,
dan bagaimana mengenai objek-objek tanah hukum tersebut. Dalam hal
ini, Kadaster 2014 akan memperlihatkan kondisi hukum objek tanah,
termasuk hak-hak publik dan pembatasannya. Sistem kadaster ini akan
mempunyai cakupan yang lebih luas daripada sistem kadaster tradisional
karena sumberdaya tanah telah mengalami perubahan yang sangat berarti.
Hukum adat dan tradisional telah mengacu pada tanah dan hak
penggunaan serta pembatasannya, sebelum berkembang menjadi sistem
hukum formal. Konstitusi di banyak negara menjamin setiap warga negara
berhak atas properti miliknya. Undang-undang sipil juga melindungi hak
warga negara terhadap pengambilalihan propertinya. Memang selama
ini kadaster tradisional telah memberi perlindungan hukum hingga

1 Jurg Kaufmann – Daniel Steudler, A Vision for a Future Cadastral System, Working Group
1 of FIG Commision 7, 1994

540 Hubungan Keagrariaan