Page 568 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

aspek keperdataan pada seseorang. Penguasaan fisik atas tanah dilindungi
oleh hukum sepanjang penguasaan tersebut mempunyai itikhad baik,
sedangkan penguasaan yuridis merupakan kelengkapan administrasi dari
penguasaan fisik itu sendiri. Dengan demikian, penguasaan seseorang atas
tanah harus dilandasi dengan penguasaan fisik dan yuridis. Ada kalanya
penguasaan fisik atas sebidang tanah terselenggara secara tidak langsung,
misalnya seseorang memiliki tanah pertanian/pekarangan yang secara fisik
dikuasai oleh pihak lain dalam bentuk perjanjian sewa-menyewa yang diakui
secara hukum. Dengan demikian secara fisik tanah tersebut dikuasai oleh
pihak lain, tetapi secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh seseorang yang
mempunyai dokumen kepemilikan.
Sebuah fakta yang hingga saat ini kita hadapi bahwa mayoritas bidang
tanah belum terdaftar, dan sebuah fakta pula bahwa masih sering didapati
surat-surat tanah di tengah-tengah masyarakat yang dibuat pada masa lalu
oleh penguasa/pejabat daerah, seperti Camat dan Kepala Desa, atau pun
oleh Notaris (Parlindungan, 1999). Surat-surat tersebut beragam untuk
sekedar menciptakan bukti tertulis dari tanah-tanah yang mereka kuasai,
tanpa melalui prosedur pendaftaran tanah yang berlaku. Tanah-tanah
tersebut ada yang belum dikonversi, ada pula tanah-tanah yang dikuasai
oleh Negara dan kemudian diduduki oleh rakyat tanpa pengaturan, atau
pun diatur oleh para Kepala Desa dan disahkan oleh para Camat. Seolah-
olah tanah tersebut telah merupakan hak seseorang atau pun termasuk
kategori hak-hak adat. Parlindungan (1999) menyatakan bahwa setelah
berlaku UUPA dan khususnya PP 10/61 maka telah terjadi status quo,
artinya tidak mungkin lagi diterbitkan surat-surat keterangan tentang
hak-hak seseorang kecuali menerangkan bahwa tanah tertentu memang
hak-hak adat. Tanah-tanah yang belum terdaftar atau mengalami kesulitan
untuk didaftarkan inilah yang pada umumnya merupakan penyebab utama
timbulnya sengketa/masalah pertanahan.
Biasanya hal itu terjadi sejalan dengan perkembangan wilayah, bahwa
tanah berkembang menjadi sumberdaya yang semakin strategis karena
jumlahnya yang terbatas dan semakin beragamnya konflik kepentingan
yang berkaitan dengan tanah. Hal berikutnya yang kemungkinan
muncul adalah spekulan-spekulan tanah yang mempermainkan tanah
semata-mata sebagai barang komoditi. Tidak dapat dielakkan ketika
sebuah wilayah akan dikembangkan ekonominya, para spekulan ini akan
mencoba peruntungan dengan membeli tanah-tanah berprospek ekonomis

Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara Sebagai ‘Alas Hak‘... 537