Page 565 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 11 ayat (4) UU 32/2004
ditegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat
wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan
secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal ini, pelayanan
pertanahan merupakan salah satu dari urusan wajib yang menjadi
kewenangan Daerah.
Lebih lanjut, hal yang perlu diindahkan adalah ketentuan Pasal
12 ayat (11) dan (12) UU 32/2004 yang menegaskan bahwa urusan
pertanahan yang diserahkan kepada daerah disertai sumber pendanaan,
pengalihan sarana prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan
yang didesentralisasikan. Sementara untuk urusan pemerintahan yang
dilimpahkan kepada Gubernur, disertai dengan pendanaan sesuai urusan
yang didekonsentrasikan. Kewenangan ini dilaksanakan oleh instansi vertikal
di daerah, yaitu perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non
departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan
kepada daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
Rambu-rambu dalam pelaksanaan otonomi daerah yang harus selalu
dipatuhi adalah ketentuan Pasal 237 yang menegaskan bahwa semua
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan
daerah otonomi wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya
pada UU. Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal yang bersangkutan
diberikan penafsiran yang otentik, bahwa peraturan perundang-undangan
yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat
sektoral, yaitu seperti UU Kehutanan, UU Pengairan, UU Perikanan, UU
Pertanahan, UU Kesehatan, UU Pertanian, dan UU Perkebunan.

2. Tanah Negara
UUPA berpangkal pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945
yang berbunyi: ”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”. Sesuai dengan pernyataan itu, maka kata ’dikuasai’ dalam Pasal 2
ayat (2) UUPA bukan berarti ’dimiliki’, akan tetapi pengertian tersebut
memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi
daripada Bangsa Indonesia untuk:

534 Hubungan Keagrariaan