Page 562 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

diatur perijinan memakai tanah-tanah dimaksud. Dalam perkembangannya,
Perda 19/2001 kemudian direvisi dengan Perda 10/2004, dan terakhir pada
tahun 2014 ini dilakukan revisi kembali. Secara legal-hirarkhis, lahirnya
Perda tersebut merupakan kewajiban Pemko untuk menindaklanjuti amanat
Keppres 34/2003. Dalam perkembangan kemudian, Surat Ijin Memakai
Tanah Negara (SIM-TN) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
ternyata juga dijadikan ’alas hak’ untuk proses penerbitan sertipikat tanah
di Kantor Pertanahan.
Hingga saat ini telah banyak dikeluarkan SIM-TN kepada masyarakat
luas. Pemko hanya mengeluarkan batasan bahwa penerbitan SIM-TN
tersebut harus sesuai dengan peruntukan ruang (Rencana Tata Ruang
Wilayah = RTRW) Kota Tarakan. Sementara itu pihak Pertamina dan
militer yang mempunyai penguasaan tanah yang luas telah mulai terimbas
atas kebijakan SIM-TN itu. Permasalahan pertanahan baru pun mulai
mengemuka dengan terbitnya SIM-TN, sehingga fenomena ini perlu dikaji
proses dan implikasinya, terlebih SIM-TN tersebut juga dijadikan ’alas hak’
dalam pendaftaran tanah.

2. Permasalahan

SIM-TN merupakan buah kebijakan yang sangat mulia dari Pemko
Tarakan untuk mengendalikan dan menertibkan penguasaan tanah yang
telah dilakukan oleh warga masyarakat. Perkembanguan penguasaan
tanah saat itu dinilai telah mulai menampakkan ketidaktertiban dan
mengancam kelestarian lingkungan hidup. Banyak penguasaan tanah yang
bisa dikatakan menyimpang dari peruntukan tanah sebagaimana tata ruang
yang telah disusun.
Dalam implementasinya, ternyata terdapat beberapa masalah
dalam proses penerbitan SIM-TN itu, sehingga dokumen SIM-TN yang
berlaku juga sebagai ’alas hak’ dalam pendaftaran tanah menjadi kurang
berkepastian hukum. Memperhatikan gejala tersebut, terbitnya SIM-TN
di Kota Tarakan perlu dikaji secara legal-administratif dan ditinjau dari
sudut pandang keruangan, sehingga dapat diajukan pertanyaan penelitian
sebagai berikut:

Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara Sebagai ‘Alas Hak‘... 531