Page 633 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Jika terdapat persengketaan dengan warga masyarakat, hendaknya
diselesaikan melalui musyawarah atau jalur hukum. Setelah tidak
ada persengketaan, langkah lebih lanjut adalah mendaftarkan tanah-
tanah itu sehingga kepemilikan tanah menjadi jelas dan berkepastian
hukum. Demikian pula terhadap kawasan-kawasan lindung, seperti
hutan lindung, RTH, kawasan sempadan, dan lainnya, pemasangan
tanda batas kawasan yang representatif akan sangat penting untuk
mencegah okupasi ilegal dan lahirnya SIM-TN/SKFBT.
2. Kantah segera ’mendaratkan’ sekitar 10.000 bidang tanah yang masih
’melayang’ pada peta GeoKKP yang dapat mengelakkan lahirnya
sertipikat ganda. Perlu disusun pula peta tunggal sebagai peta yang
disepakati dalam pekerjaan SIM-TN/SKFBT dan pendaftaran tanah,
yang mana peta tersebut bisa djadikan peta kerja dan kontrol kualitas
atas pekerjaan lapangan dan terbitnya SIM-TN/SKFBT. Untuk lebih
menjamin kontrol kualitas dapat dilaksanakan dengan baik, teknologi
CORS yang dapat menentukan posisi batas secara simultan dan real
time dapat diaplikasikan sekaligus dalam pekerjaan pelayanan SIM-
TN/SKFBT dan pendaftaran tanah. Semua biaya yang ditimbulkan
dari kegiatan tersebut dapat diusulkan berasal dari pemasukan
BPHTB yang sejak berlakunya UU 28/2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, BPHTB menjadi pajak daerah.
3. Perlu dilakukan sinkronisasi prosedur dan implementasi penerbitan
sertipikat di Kota Tarakan karena telah terjadi inkonsistensi dalam
proses pemberian hak. Ada yang dilaksanakan pemeriksaan oleh
Panitia A dahulu baru kemudian diumumkan, ada pula yang
diumumkan dulu baru pemeriksaan oleh Panitia A. Bahkan ada juga
yang tidak dilakukan pengumuman dalam penerbitan surat keputusan
Pemberian Hak.
4. Jika SIM-TN dapat dijadikan satu paket dengan pendaftaran tanah,
asas spesialitas yang diimplementasikan melalui pengumuman
sebaiknya dilakukan pada penerbitan SIM-TN, karena dalam
prosedur pemberian hak tidak dikenal mekanisme pengumuman.
5. Menggalakkan program IP4T (Inventarisasi Pemilikan, Penguasaan,
Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) di seluruh Kota Tarakan dalam
rangka penyempurnaan sistem administrasi pertanahan.

602 Hubungan Keagrariaan