Page 628 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

sebaiknya digunakan kata ’Ijin’, dan ’Ijin’ yang diberikan sebaiknya tidak
bisa dipindahkan. Hak atas tanah baru bisa lahir jika ada alas hak, sedangkan
’Ijin’ bisa diselenggarakan tanpa alas hak. Dalam suatu program pengadaan
tanah, jika ada alas hak maka bisa mendapat ganti rugi.
Sementara itu, penyelenggaraan SIM-TN yang dinilai banyak
kelemahan telah membuat kegalauan Kantah Kota Tarakan. Terbitnya
Perda yang baru pengganti dari Perda SIM-TN yang tetap memposisikan
SKFBT sebagai ’alas hak’ masih tetap membuat kekhawatiran karena unsur
kekeliruan dalam pembuatannya dimulai dari para petugas lapangan.
Sebuah penuturan dari seorang pejabat di lingkungan salah satu Kantor
Kecamatan berikut ini kiranya merefleksikan hal itu:

”Mereka (para petugas) dalam bekerja tidak bisa melindungi Pejabat
Atasannya yang mengeluarkan SIM-TN. Terkesan tak acuh, masa bodoh.
Sungguh sangat berisiko SIM-TN bagi Camat. Jujur saja, kondisinya
banyak staf yang keberatan dilibatkan, tapi gimana lagi, lha ini kebijakan
Pemda. Kami bersyukur SIM-TN sudah stop, mudah-mudahan ke depan
jauh lebih baik.”
Dalam pandangan Kantah, tidak ada perbedaan antara SIM-TN dan
SKFBT, karena keduanya dapat menjadi ’alas hak’ dalam pendaftaran tanah.
Kantah sebenarnya enggan dilibatkan dalam pembuatan SKFBT di masa
mendatang. Dalam kondisi yang serba tidak menguntungkan seperti yang
telah dipaparkan di atas, saat ini Kantah sedang mencoba mengkonstruksi
administrasi pendaftaran tanah yang handal untuk mengantisipasi risiko
dari setiap kelemahan alas hak yang telah terbit melalui SIM-TN maupun
yang akan terbit melalui SKFBT di masa mendatang.
Langkah Kantah untuk mendaratkan sekitar 10.000 bidang tanah
’melayang’ pada peta tunggal GeoKKP dapat mengelakkan lahirnya
sertipikat ganda, dan sekaligus dapat mengevaluasi setiap ’alas hak’ (SIM-
TN/SKFBT) yang diajukan dalam pendaftaran tanah. Langkah strategis
ini perlu dukungan dana dari Pemko karena membutuhkan biaya yang
cukup besar dan nilai manfaatnya akan dirasakan pula oleh berbagai
pihak. Pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lebih cepat apabila tersedia
infrastruktur yang memadai, seperti ketersediaan titik kontrol tanah sebagai
ikatan bidang tanah. Saat ini ketersediaan titik-titik tersebut masih sedikit,
banyak yang rusak dan hilang, sedangkan pengadaannya membutuhkan
biaya dan waktu yang tidak sedikit. Kondisi demikian dapat diatasi jika

Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara Sebagai ‘Alas Hak‘... 597