Page 627 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

pemula yang masih harus banyak belajar di bidang pengukuran dan
pemetaan. Seiring dengan kemajuan teknologi digital yang sangat pesat
perkembangannya, banyak lahir pula piranti ukur digital yang disertai
software pengolahan data ukuran dan penyajiannya dalam bentuk peta.
Kalau petugas ukur sudah berumur dan kemampuan dasarnya kurang
dalam pengetahuan geometris pengukuran-pemetaan, akan sangat sulit
untuk berkembang dan mengejar kemajuan teknologi. Padahal mereka
ini sangat potensial pula untuk dilibatkan dalam pekerjaan non kadastral,
seperti dalam pemetaan kawasan-kawasan guna menyajikan rencana tata
ruang wilayah, dan pekerjaan pengukuran-pemetaan lainnya.

3. Proyeksi SIM-TN dalam Tata Administrasi Pertanahan, dan
Pengembangannya

Pelayanan pertanahan kepada masyarakat perlu dilaksanakan dengan
tertib dan transparan, sehingga masyarakat terhindar dari kesulitan dan
ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah. Tertib
dalam arti bahwa pelayanan mengikuti prosedur dan mekanisme yang
telah ditetapkan, dan transparan berarti proses pelayanan dapat diikuti
perkembangannya oleh masyarakat, tanpa menyimpang dari ketentuan yang
ada. Jika terdapat hambatan dalam melaksanakan prosedur atau mekanisme
yang ada sehingga menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat, maka
prosedur atau mekanisme tersebut perlu ditinjau kembali.
Setelah lebih dari satu dekade berjalan, prosedur SIM-TN dirasakan
banyak kelemahannya. Oleh karena itu, Pemko telah merevisinya melalui
Perda yang baru, yang mana SIM-TN diubah menjadi Surat Keterangan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SKFBT). Menurut Dr. Oloan Sitorus
dari STPN yang memberi pengarahan pada diskusi mengenai SIM-TN
di Kantah Kota Tarakan pada tanggal 21 Agustus 2014, bahwa konstitusi
perlu diacu dalam mendefinisikan kata-kata ‘Ijin’ dan ‘Keterangan’. Hal itu
untuk menghindari cacat hukum atas produk hukum. Dalam paparannya
beliau menyampaikan bahwa menurut konstitusi, Hak Menguasai Negara
bersifat publik. Dalam Pasal 2 UUPA, didefinisikan hubungan tenurial pada
tanah, sehingga lahir istilah ’hak atas tanah’. Tetapi pada sumberdaya alam,
semisal tambang dan hutan yang sifatnya mengeksplorasi, digunakan kata
’Ijin’. Dengan demikian, ’Hak’ dan ’Ijin’ mempunyai makna hubungan
hukum yang berbeda. Pada pemakaian/pemanfaatan Tanah Negara,

596 Hubungan Keagrariaan