Page 626 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

mampu mencegah pemohon jika tanda batas yang dipasangnya melampaui
tanahnya, seperti mengokupasi kawasan lindung dan sebagainya. Harus bisa
mengarahkan dan menjelaskan kepada pemohon, bahwa patok batas yang
dipasang kiranya cukup atau belum dalam merepresentasikan dimensi dari
bidang tanah yang dimohon.
Saat ini Kota Tarakan telah memiliki tiga tenaga terampil dalam
pengukuran dan pemetaan kadastral alumni DI-PPK STPN. Dua orang
telah dilibatkan sebagai tenaga lapangan dalam pembuatan SIM-TN,
sedangkan satu orang lagi belum. Alangkah sayang jika tenaga terampil
dan berlisensi dalam pengukuran dan pemetaan kadastral tersebut tidak
dimanfaatkan untuk pekerjaan penting SIM-TN yang selama ini dalam
praktiknya mempunyai banyak kelemahan dan belum mampu menciptakan
kepastian hukum sebagai ’alas hak’.
Kaderisasi petugas lapangan kiranya mendesak untuk dilaksanakan
melalui pelatihan/pendidikan. Pendidikan dan pelatihan yang cocok
untuk para calon petugas itu adalah program pendidikan Pengukuran dan
Pemetaan Kadastral. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang
merupakan pendidikan kedinasan pertanahan, selama ini telah mencetak
ahli pratama dalam pengukuran dan pemetaan kadastral melalui program
pendidikan satu tahun. Walau pun STPN berstatus kedinasan, peserta
didiknya berasal dari kalangan umum, dan beberapa tahun belakangan
ini menerima juga peserta didik utusan beberapa Pemda melalui jalur
kerjasama. Program DI-PPK STPN banyak diminati oleh Pemda, sehingga
dalam penerimaan peserta didik perlu memperhatikan urgensi daerah dalam
pelayanan pertanahan.
Lulusan DI-PPK STPN berpeluang menjadi Asisten Surveyor
Berlisensi jika lulus ujian yang diadakan BPN RI, sehingga jika mereka
berstatus pegawai Pemda yang mengurusi SIM-TN, bisa diperbantukan
pula dalam mendukung pendaftaran tanah di Kantah. Dengan terlebih
dahulu magang pekerjaan sekitar 6 bulan di Kantah, mereka dilatih untuk
menyesuaikan dengan piranti dan mekanisme yang ada di Kantah. Setelah
itu mereka bisa melakukan pekerjaan pengukuran kadastral secara mandiri
dengan mengikuti mekanisme Kantah.
Hanya patut disayangkan bahwa para pegawai tugas belajar utusan
Pemko Tarakan yang belajar di DI-PPK STPN yang telah lalu sudah
berumur, atau telah melewati masa emasnya sebagai petugas ukur

Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara Sebagai ‘Alas Hak‘... 595