Page 629 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

dilakukan pengadaan CORS sebagai piranti penentuan posisi batas bidang
untuk mendaratkan bidang tanah yang ’melayang’.
Di masa mendatang jika sumberdaya manusia telah siap, dengan
CORS pula dapat dilakukan pengukuran batas-batas bidang tanah guna
keperluan penerbitan SIM-TN dan/atau pendaftaran tanah. Rekonstruksi
batas juga dapat dilaksanakan dengan waktu yang relatif singkat jika
sewaktu-waktu tanda batas hilang. Terjaminnya lembaga rekonstruksi batas
ini merupakan syarat bagi kepastian objek hak dalam pendaftaran tanah,
dan berguna sebagai kontrol atas kemungkinan-kemungkinan ekspansi/
okupasi ilegal di area-area yang dinyatakan terlarang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah menganggap
dengan memiliki SIM-TN maka bidang tanah yang dikuasainya akan
dapat didaftarkan ke Kantah, karena SIM-TN adalah ’alas hak’. Dengan
memiliki SIM-TN, arah keinginan dari masyarakat adalah sertipikasi.
Dengan demikian, di masa mendatang mekanisme penerbitan SIM-TN
dan pendaftaran tanah sebenarnya bisa diatur kembali agar pelayanan
kepada masyarakat berjalan efektif dan efisien, sehingga akan semakin
memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan haknya dengan biaya yang
murah dan waktu pengurusan yang relatif singkat. Untuk mewujudkan
efisiensi dan efektivitas tersebut, pengurusan SIM-TN bisa dijadikan satu
paket dengan sertipikasi, dengan syarat bahwa kondisi penyelenggara telah
siap betul dengan mekanisme itu.

Persyaratan yang perlu dipenuhi adalah petugas lapangan SIM-
TN juga merupakan petugas pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan
atau Asisten Surveyor Pertanahan (Berlisensi) yang telah tune in dengan
pekerjaan pendaftaran tanah, dan mampu melaksanakannya. Dengan
terlebih dahulu magang selama 6 bulan di Kantah, para Asisten Surveyor
itu akan memahami dan mampu melaksanakan pengumpulan data yuridis
dan data fisik bidang tanah. Persyaratan berikutnya adalah telah tercipta
peta tunggal yang menyajikan bidang-bidang tanah yang telah bersertipikat
dan bidang-bidang tanah yang baru keluar SIM-TN-nya. Melalui peta
tunggal inilah semua permohonan SIM-TN dan pendaftaran tanah dapat
dilakukan dengan pengendalian yang baik.
Dalam pekerjaan pengumpulan data yuridis nantinya, dilakukan
penyelidikan riwayat tanah dan penetapan batas dengan mengisi formulir
standar BPN RI, yaitu daftar isian 201. Berikutnya, dalam pekerjaan

598 Hubungan Keagrariaan