Page 630 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

pengukuran bidang tanah dituangkan dalam daftar isian 107 (Gambar
Ukur). Dengan melakukan administrasi data lapangan yang meliputi
pengisian dua formulir standar pendaftaran tanah itu, maka asas
kontradiktur delimitasi dan asas spesialitas yang selalu dijunjung tinggi
dan telah menjadi jiwa dalam pendaftaran tanah, telah terpenuhi dan
diselenggarakan dengan baik. Hal ini berbeda dengan pendaftaran tanah
selama ini, yang seolah-olah Kantah mengesampingkan penelitian data
yuridis karena dalam pekerjaan SIM-TN telah dilakukan penyelidikan
akan hal itu. Formulir standar yang wajib diisi dalam proses pendaftaran
tanah telah diabaikan, dan pelaksana daripada pekerjaan itu bukan petugas
yang mempunyai kualifikasi dalam bidang kadastral / pendaftaran tanah.
Hasil pekerjaan pegumpulan data yuridis dan data fisik dari lapangan
tersebut selanjutnya dapat diolah sebagai bahan penerbitan SIM-TN yang
dikeluarkan Pemko, dalam hal ini Camat setempat. Kedua data juga akan
diarsip oleh Kantah untuk pendaftaran tanah apabila ada permohonan
dari pemilik bidang tanah yang bersangkutan. Prosedur yang lebih
praktis dan lebih menjamin kepastian hukum ini tentu akan membuat
rasa kekhawatiran yang selama ini dialami Kantah akan berkurang, dan
masyarakat akan memperoleh manfaat berupa kepraktisan dan kemudahan
dalam pelayanan SIM-TN dan pendaftaran tanah.
Seiring dengan pelayanan SIM-TN dan pendaftaran tanah, perlu
dibangun juga administrasi pertanahan yang baik di tingkat kelurahan.
Dalam menyusun administrasi pertanahan di tingkat kelurahan ini
perlu dipahami bersama bahwa data pendaftaran tanah hingga saat ini
bukanlah data publik, sehingga dalam beberapa hal, data itu tidak dapat
diakses publik atau tidak diperbolehkan keluar dari BPN. Dalam arti
demikian, pihak kelurahan atau pihak lain yang berkepentingan dengan
data itu kemungkinan hanya bisa mendapat data yang tidak berkategori/
berskala rinci. Misalnya pada data yuridis, tidak semua hasil penyelidikan
riwayat tanah bisa diinformasikan kepada publik, hanya data kesimpulan
dari penyelidikan itu saja yang diperoleh. Demikian juga data hasil
pengukuran rincikan bidang tanah dalam fraksi centimeter atau milimeter
tidak diumumkan/diinformasikan ke publik. Peta-peta pendaftaran
tanah sementara ini juga masih belum diatur untuk diakses publik.
Memperhatikan hal-hal tersebut, dalam menyusun administrasi pertanahan
di tingkat kelurahan hanya menggunakan data yang tidak begitu rinci,
misalnya hanya berupa registrasi yang berisi subjek penguasaan/pemilikan,

Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara Sebagai ‘Alas Hak‘... 599