Page 625 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

kadastral, termasuk juga dapat dipergunakan untuk koordinasi dalam
mengambil kebijakan perubahan peruntukan/penggunaan tanah.
Permasalahan lama di Kantah yang hingga kini belum kunjung
selesai adalah banyaknya bidang-bidang tanah yang telah terdaftar tetapi
belum berhasil ’didaratkan’ di muka Peta Pendaftaran. Jumlah bidang tanah
dimaksud sekitar 10.000 bidang. Kebanyakan adalah hasil pendaftaran
tanah di waktu lampau ketika Tarakan masih merupakan bagian daripada
wilayah administrasi Kabupaten Bulungan. Memperhatikan kondisi
penguasaan tanah di Kota Tarakan yang telah demikian kompleks,
dan implementasi kebijakan SIM-TN ternyata juga telah menambah
permasalahan pertanahan, pekerjaan untuk mendaratkan bidang-bidang
tanah tersebut menjadi urgen dilaksanakan. Dengan mendaratkan bidang
tanah’melayang’ pada peta tunggal, maka lahirnya SIM-TN di atas bidang
tanah bersertipikat dan/atau sertipikasi ganda dapat dielakkan. Pada
pekerjaan ini akan efektif jika didukung oleh piranti CORS.

2. Membenahi Sumberdaya Manusia
Sebagaimana telah dipaparkan pada bab VI bahwa para petugas
pelaksana teknis lapangan dalam pembuatan SIM-TN adalah tenaga tanpa
kualifikasi yang jelas. Seyogyanya, mereka yang mengambil data di lapangan
adalah tenaga-tenaga terampil di bidang kadastral. Tenaga terampil kadastral
yang terdidik mempunyai kualifikasi khusus dalam mengumpulkan dan
meneliti data yuridis dan data fisik bidang tanah. Penelitian data yuridis
atas suatu bidang tanah membutuhkan pengetahuan tentang bukti-bukti
penguasaan, dan keahlian dalam mengumpulkan informasi penguasaan
tanah dari para narasumber di lapangan. Dengan kata lain, petugas kadastral
mempunyai integritas dan profesionalitas dalam bekerja, mampu dan berani
memutuskan apakah bukti atau suatu pernyataan absah/benar atau tidak.
Demikian pula dalam mengambil data fisik bidang tanah, pengetahuan
spasial dari pengumpul data dituntut untuk menuangkan bidang tanah itu
secara relatif keruangan, yang meliputi letak, orientasi, dimensi, dan cara
penyajiannya. Petugas harus bisa mencegah adanya SIM-TN ganda yang
lahir atas sebuah bidang tanah atau sebagian daripada bidang tanah itu.
Asas kontradiktur delimitasi yang merupakan syarat dalam penetapan batas,
mutlak harus dilakukan di lapangan dengan menghadirkan para pihak
yang berkepentingan atas batas-batas suatu bidang tanah. Petugas harus

594 Hubungan Keagrariaan