Page 620 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

BPHTB sebagaimana diatur dalam UU 21/ 1997 yang kemudian direvisi
dengan UU 20/2000; 2) biaya SIM-TN sebagaimana diatur dalam Perda
19/2001 yang kemudian direvisi dengan Perda 10/ 2004; dan 3) biaya
PNBP dalam Kegiatan Pelayanan Penetapan Hak berdasarkan PP 46/2002
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Tiga macam pungutan tersebut
berlangsung sampai pertengahan tahun 2014 ini berbarengan dengan
diberhentikannya layanan SIM-TN. Bahkan ketika diberlakukan Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, dan PP Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan
Pertanahan Nasional, retribusi SIM-TN masih saja berlangsung.

UU 28/2009 diundangkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, maka
perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Dalam ketentuan perundang-
undangan tersebut, BPHTB merupakan pajak daerah Kabupaten/Kota.
Ketentuan yang mengatur BPHTB diatur dalam Pasal 85 sampai dengan
93. UU itu juga memerintahkan Menteri Keuangan bersama-sama Menteri
Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan BPHTB sebagai
Pajak Daerah paling lama 1 tahun sejak berlakunya UU itu (UU 28/2009
mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010). Sebagai pelaksanaan dari UU
28/2009 telah diterbitkan Perda di masing-masing Kota/Kabupaten.
Dengan berlakunya UU 28/2009 yang menetapkan bahwa BPHTB
menjadi Pajak Daerah, maka tidak ada alasan hukum yang menjadi
dasar bagi Pemko Tarakan untuk memungut biaya penerbitan SIM-TN.
Ketentuan lain yang melarang adanya pungutan berupa uang pemasukan
kepada Negara dalam kegiatan pelayanan penetapan/pemberian hak atas
tanah Negara kepada masyarakat adalah PP 13/2010 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan
Pertanahan Nasional.

Mensikapi terbitnya kedua ketentuan yang menyangkut pungutan
terhadap pemberian hak atas tanah Negara, maka Pemko Tarakan telah
menerbitkan Perda baru pada tahun 2014, sebagai pengganti Perda SIM-
TN, yaitu Perda tentang Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(SKFBT). Menyadari adanya pungutan ganda yang harus dibayar oleh

Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara Sebagai ‘Alas Hak‘... 589