Page 617 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

akhir ini juga menimbulkan persoalan pertanahan. Di area WKP telah
banyak lahir sertipikat hak milik atas nama warga masyarakat, dan dengan
kebijakan Pemko telah banyak lahir pula SIM-TN. Kondisi demikian juga
telah berimbas pada pelayanan pendaftaran tanah di Kantah. Berikut ini
penuturan dari staf Kantah:

”Ada seorang ibu-ibu dari Kelurahan Pamusian datang ke Kantor
(Pertanahan) untuk mensertipikatkan tanahnya, tetapi kami menolak
permohonannya karena tanahnya berada di dalam kawasan WKP Pamusian.
Ibu itu sempat protes kepada kami, dan setelah kami jelaskan, lantas ia
menangis tersedu-sedu, dan menyatakan kekecewaan atas kondisi yang
dialaminya. Ia mendapatkan tanah itu dari membeli beberapa tahun lalu,
dan telah diperolehnya SIM-TN.”

Semenjak diminta oleh pihak Pertamina untuk menghentikan
kegiatan pendaftaran tanah di area WKP, Kantah telah menindaklanjuti
dengan menolak setiap permohonan pendaftaran tanah dari warga
masyarakat di area WKP. Dalam mengantisipasi hal tersebut, langkah-
langkah koordinasi antara pihak Pertamina dan Kantah selalu dilakukan.
Dalam Perda 19/ 2001 yang kemudian direvisi dengan Perda 10/2004,
di samping mengatur tentang tata cara memperoleh SIM-TN, kewajiban,
pengawasan dan pembinaan, dan ketentuan penyidikan, juga mengatur
biaya perijinan, sanksi administrasi, serta ketentuan pidana. Hal yang
patut menjadi telaah adalah biaya dalam penerbitan SIM-TN, yang mana
ketentuan biaya dimaksud tidak termasuk biaya operasional lapangan oleh
Tim Peninjauan Fisik Bidang Tanah dan biaya administrasi di kelurahan
serta kecamatan. Penerbitan SIM-TN juga disertai syarat-syarat dan
ketentuan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat bagi penerima ijin
a. Penerima ijin memakai tanah negara wajib memanfaatkan tanah
tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sesuai
dengan peruntukan ijin yang diberikan.
b. Ijin memakai tanah negara tidak dapat dialihkan kepada pihak
lain.
2. Ijin memakai tanah negara dapat dicabut dan atau dinyatakan tidak
berlaku apabila ternyata :

586 Hubungan Keagrariaan