Page 612 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

0
C6 3 22’07,00” 117 34’17,00”
0
C7 3 22’25,00” 117 33’54,00”
0
0
4 Mangatal D1 3 24’13,00” 117 33’26,00”
0
0
0
D2 3 24’04,00” 117 33’08,00”
0
0
0
D3 3 23’48,00” 117 33’07,00”
D4 3 23’39,00” 117 33’25,00”
0
0
Sumber: Pertamina EP, 2013
Terlihat bahwa koordinat tersebut dalam sistem koordinat geodetik
dengan ketelitian bacaan 1”, atau setara dengan 31 meter di lapangan.
Koordinat-koordinat batas area tersebut diperoleh dengan pengukuran
menggunakan piranti receiver GPS tipe handheld, sehingga kurang
akurat jika ditinjau secara kadastral. Dalam waktu dekat, Pertamina akan
memasang tugu-tugu batas untuk densifikasi tanda batas, dan melakukan
pengukuran lanjutan.
Dari tayangan tabulasi sertipikasi tanah Hak Guna Bangunan (HGB)
terhadap bidang-bidang tanah aset Pertamina EP Asset 5 Kota Tarakan
pada tanggal 22 Agustus 2014 saat acara diskusi dan koordinasi di Kantor
Pertamina, dapat dikemukakan bahwa semua HGB tersebut telah habis
masa berlakunya. Pengusaan riil oleh Pertamina yang terkini hanya sebagian
kecil daripada bidang-bidang tanah yang dijadikan rumah dinas bagi para
pegawainya dan tanah lapangan eksplorasi aktif, sebagian besar yang lain
telah dikuasai masyarakat dan instansi. Dalam tabulasi tersebut, pihak
Pertamina menyebut kategori ”aman” bagi bidang-bidang tanah yang masih
dikuasai dan/atau dimanfaatkan Pertamina, selebihnya dikategorikan ”tidak
aman” atau masih dalam persengketaan. Pertamina berencana melakukan
pengosongan secara bertahap terhadap aset tanah-tanahnya di area WKP.
Rencana ini beberapa waktu lalu mengalami kendala dalam bentuk
intimidasi dari warga yang mukim, perlawanan dilakukan oleh masyarakat
yang mengklaim bahwa tanah yang mereka tinggali diperoleh dengan cara
yang sah. Ancaman-ancaman kekerasan di lapangan pun dialami oleh
petugas pendata Pertamina.

Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara Sebagai ‘Alas Hak‘... 581