Page 608 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

GSB ini berguna sebagai antisipasi daripada perkembangan kota,
yang mana membutuhkan aksesibilitas berupa jalan raya yang cukup untuk
melayani masyarakat. GSB juga dijadikan salah satu syarat yang tidak
boleh dilanggar dalam pembuatan SIM-TN, dalam arti bahwa tanah yang
diterbitkan SIM-TN-nya tidak diperbolehkan melampaui GSB.
Persoalan lainnya adalah pada tanah yang dikuasai oleh instansi
TNI AL yang terdapat di lima kelurahan, yaitu Kelurahan Karanganyar
(Kampung Bugis), Pantai Amal, Sebengkok, Mamburungan, dan Kelurahan
Pamusian. Dari kelima lokasi tersebut, hanya tanah TNI AL yang di
Kampung Bugis saja yang telah disertipikatkan. Beberapa sertipikat lahir
dengan jenis hak berupa HGB dan Hak Pakai (HP). Kondisi tanah yang
diklaim TNI AL di Kelurahan Pantai Amal merupakan hamparan luas yang
tidak mempunyai batas, di mana banyak bidang-bidang tanah penguasaan
warga masyarakat berada di atasnya. Hingga kini belum ada langkah untuk
menyelesaikan masalah penguasaan ini. Mengenai penguasaan tanah oleh
TNI AL tersebut, kebijakan tata ruang wilayah Kota Tarakan juga menyebut
bahwa akan dilakukan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan
pertahanan dan keamanan Negara (Pasal 7 butir e Perda 4/2012).
Di samping tanah yang dikuasai oleh TNI AL, ada juga tanah TNI
AU sebagai kawasan Satuan Radar AURI di Kelurahan Mamburungan,
pangkalan AU di Kelurahan Karanganyar Pantai, kawasan pengembangan
Polisi Air di Kelurahan Juata Laut, kawasan Batalion Infanteri di Kelurahan
Juata Kerikil, dan kawasan pengembangan Komando Distrik Militer di
Kelurahan Kampung Satu/Skip. Tentunya kawasan-kawasan tersebut perlu
di-enclave dari terbitnya SIM-TN.
Pada kasus yang lain, langkah Pertamina beberapa tahun terakhir
yang menindaklanjuti kebijakan Pemerintah untuk menginventarisir dan
mengakuisisi kembali aset di wilayah kerjanya juga telah menimbulkan
konflik penguasaan tanah. Ada 4 Wilayah Kerja Pertamina (WKP) di Kota
Tarakan, yaitu: WKP Pamusian, Sesanip, Juata, dan WKP Mangatal, seperti
ditunjukkan pada gambar di bawah ini,

Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara Sebagai ‘Alas Hak‘... 577