Page 615 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

Dalam bekerja, instansi pertanahan tidak menyatakan palsu atau tidak
palsu. Kakantah maupun Kakanwil tidak berhak untuk menyatakan surat-
surat kelengkapan berkas permohonan yang dilampirkan oleh pemohon
adalah palsu atau tidak. Jika terdapat surat rekomendasi palsu dari Pejabat
yang mendasari lahirnya hak, maka instansi pertanahan tidak mengambil
alih ketidakbenaran surat tersebut, atau instansi pertanahan tidak dapat
dipersalahkan atas lahirnya hak atas nama seseorang. Kesalahan akan
dikembalikan kepada siapa yang membuat surat palsu tersebut, dan BPN
dapat membatalkan hak atas tanah yang telah lahir dan status tanahnya
kembali menjadi seperti semula.
Dalam praktiknya, jika terjadi kesalahan dalam penerbitan hak
oleh BPN, maka pihak BPN akan turut menjadi salah satu tergugat. Atas
dasar itu, banyaknya kasus SIM-TN yang lahir tidak prosedural telah
menimbulkan kegalauan di lingkungan Kantah. Contoh sepenggal keluhan
atas kekhawatiran yang dialami:

”Dalam melayani permohonan (pendaftaran tanah), kami pasrah saja dan
mengandalkan doa. Ya... mau gimana lagi, kan nggak bisa kita menolak
permohonan dari masyarakat, pelayanan (pertanahan) kan harus tetap
jalan...”.
Rasanya sangat beralasan kegalauan yang dirasakan Kantah. SIM-TN
dengan subjek penguasaan fiktif dalam program pengadaan tanah untuk
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kelurahan Juata
Laut merupakan contoh nyata bahwa SIM-TN ternyata rawan manipulasi.
Kasus itu mencuat pada tahun 2011, ketika oknum Panitia Pengadaan
Tanah membuat sekitar empatpuluhan SIM-TN dengan mengatasnamakan
beberapa warga. Beberapa di antaranya sebenarnya tidak berhak. Ternyata
dalam perkembangannya muncul beberapa warga lain yang komplain,
bahwa mereka juga berhak atas ganti rugi yang akan diberikan. Setelah
diusut penyidik, ternyata telah terjadi tindak manipulasi dan korupsi
yang melibatkan aparat Pemko dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga
pemerintah kota, bahkan seorang pejabat setingkat eselon IV di lingkungan
Kantah juga telah ikut menjadi terpidana pada tahun 2013.
Lahirnya kebijakan SIM-TN sebenarnya itikhad baik dari Pemko
untuk mengantisipasi penguasaan liar atas tanah Negara, pengendalian
ini perlu dilakukan karena seiring dengan perkembangan, penguasaan-
penguasaan atas tanah di Kota Tarakan tidak mudah untuk dikontrol.

584 Hubungan Keagrariaan