Page 619 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

perolehan BPHTB yang dibayar oleh pemohon hak. Pungutan ganda itu
tentu saja bertentangan dengan asas dan ketentuan yang berkaitan dengan
perpajakan dan retribusi.

Sebelum diundangkannya UU 21/1997 tentang BPHTB, Pemerintah
telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1973
tentang Pembagian Uang Pemasukan Dalam Rangka Pemberian Hak Atas
Tanah. Pasal 2 peraturan itu menyatakan bahwa kepada penerima hak atas
pemberian suatu hak atas tanah Negara oleh pejabat yang berwenang, wajib
membayar uang pemasukan kepada Negara dan harus dibayarkan kepada
Kas Negara dan Kas Pemerintah Daerah dengan perincian pembayaran
sebagai berikut:

a. Sebesar 40% dari jumlah uang pemasukan disetor kepada Kas Negara;
b. Sebesar 40% dari jumlah uang pemasukan disetorkan kepada Kas
Daerah Provinsi setempat;
c. Sebesar 20% dari jumlah uang pemasukan disetorkan kepada Kas
Daerah Kabupaten/Kota setempat.

Ketentuan tersebut berlaku sampai diterbitkannya UU 21/97
tentang BPHTB pada tanggal 29 Mei 1997, yang mulai berlaku pada
tanggal 1 Juli 1998, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan
Masa Berlakunya UU 21/97 tentang BPHTB. Dengan demikian, sejak
1 Juli 1998 semua biaya permohonan hak atas tanah Negara maupun
biaya administrasi pendaftaran tanah dihapuskan, dengan alasan untuk
menghindari adanya pungutan ganda yang dibayarkan oleh masyarakat
pada objek bidang yang sama.
Ketentuan tentang penghapusan biaya sertipikat tanah itu berlangsung
sampai dengan tanggal 21 Agustus 2002, yaitu dengan diterbitkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 (PP 46/2002) tentang Jenis
dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Badan Pertanahan Nasional. Berdasar PP itu, setiap permohonan hak
atas tanah Negara di samping dikenakan BPHTB juga dikenakan biaya
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berupa uang pemasukan
kepada Negara dari kegiatan pelayanan penetapan hak atas tanah.
Dengan demikian, pada periode yang sama terdapat 3 (tiga) macam
pungutan yang berbeda pada satu jenis kegiatan yang sama, yaitu: 1)

588 Hubungan Keagrariaan