Page 624 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

posisi melalui satelit GNSS (Global Navigation Satellite System) menyajikan
posisi secara real time dengan akurasi berkisar centimeter dalam capaian fix
solution. Pengoperasian piranti ini cukup praktis dan sederhana, di mana
base station dipasang di lingkungan Kantah yang bisa melayani beberapa
rover yang bergerak mendigit bumi secara simultan dalam radius hingga
30 kilometer. Koneksi antara base station dan rover melalui internet untuk
mengirim data koreksi dalam format RTCM (Radio Technical Commission
for Maritime Service) atau yang disebut NTRIP (Networked Transport of
RTCM via Internet Protocol). Rover yang menerima data koreksi itu akan
menampilkan data posisi batas-batas area secara akurat dan real time. CORS
yang dibangun akan terkoneksi dengan Jaring Referensi Satelit Pertanahan
(JRSP) yang membentuk Spider Web yang telah dibangun BPN RI dengan
stasiun master-nya di Kantor BPN RI Jakarta. Untuk area-area yang sulit
didapatkan layanan sinyal internet dari provider, posisi dapat diperoleh
melalui post processing daripada raw data dalam format RINEX (Receiver
Independent Exchange), yang mana data koreksinya dapat diminta dari
layanan on-line pada Spider Web BPN RI.
Hingga saat ini, batas-batas area yang dinyatakan terlarang bagi
terbitnya SIM-TN kebanyakan masih belum ada tanda batas fisiknya di
lapangan. Pada kawasan hutan lindung walau pun terdapat beberapa tugu
pancang sebagai batas kawasan, tetapi jaraknya masih terlalu berjauhan
dan tidak merepresentasikan kondisi lekuk-liku area kawasan. Di tepian
sungai maupun pantai hampir-hampir tidak ada tugu pancang penanda
garis sempadan. Tanda batas sempadan yang paling banyak dijumpai
adalah tugu GSB yang berjajar cukup teratur di sepanjang tepian jalan raya
maupun jalan-jalan perkampungan, terutama di daerah-daerah yang akan
dikembangkan atau jauh dari pusat kota.
Pemasangan tanda batas ini sangat penting artinya dalam menandai
area yang diperbolehkan untuk dibuka/dibangun dan mana yang tidak,
atau mana yang boleh diterbitkan SIM-TN dan mana yang tidak dengan
merujuk pada arahan tata ruang. Demarkasi WKP dan AMAL juga tidak
jelas di lapangan karena minimnya tiang/tugu pancang batas area. Ketegasan
batas merupakan syarat jika diinginkan kondisi yang bebas daripada konflik
atau pun sengketa. Untuk mencapai ketegasan batas itu perlu dijamin
dengan pengukuran secara kadastral, dan dituangkan pada peta-peta
dalam sistem referensi dan proyeksi yang tunggal. Dari peta tunggal inilah
para pihak dapat melakukan koordinasi dalam pekerjaan-pekerjaan teknis

Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara Sebagai ‘Alas Hak‘... 593