Page 621 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

masyarakat terhadap permohonan hak atas tanah Negara, maka Perda yang
baru itu telah menghapus biaya penerbitan SKFBT. Dengan demikian
semua pungutan yang menyangkut permohonan hak atas tanah Negara,
kecuali BPHTB, dihapuskan.
Perda tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa untuk
menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan fisik bidang tanah,
bagi yang belum memiliki sertipikat tanah atau yang tidak tersedia secara
lengkap alat-alat pembuktian berupa bukti tertulis maupun bentuk lain
yang dapat dipercaya, maka pembuktian kepemilikan dapat dilakukan
berdasarkan bukti penguasaan fisik yang dilakukan oleh pemegang hak
atau pendahulunya.
Implikasi dari Perda ini bagi masyarakat yang mengajukan sertipikat
atas tanah negara di Kota Tarakan di masa mendatang harus dibuktikan
dengan penguasaan fisik berupa SKFBT. Pertimbangan yang dikemukakan
dalam penerbitan Perda tentang SKFBT semata-mata mengacu pada PP
24/97 tentang Pendaftaran Tanah jo. PMNA/KBPN 3/1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP 24/97, yang mana dalam Pasal 76 ayat (3) diatur
tentang penguasaan fisik bidang tanah yang alat bukti tertulis kepemilikan
tanah tidak dipunyai oleh pemohon.

590 Hubungan Keagrariaan