Page 622 - Asas-asas Keagrariaan: Merunut Kembali Riwayat Kelembagaan Agraria, Dasar Keilmuan Agraria dan Asas Hubungan Keagrariaan di Indonesia

BAB VII

sOLUsi ATAs PERMAsALAHAN

1. Penyelenggaraan Peta Tunggal, CORS, dan Pemasangan Tugu
Batas
Kebijakan SIM-TN merupakan salah satu bentuk kemauan
yang mulia dari Pemko Tarakan dalam mengatur ruang daratan untuk
kemaslahatan bersama. SIM-TN yang menjadi bagian daripada tata
administrasi pertanahan di Kota Tarakan secara implisit telah disebut dalam
Perda 4/2012 tentang RTRW Tahun 2012 – 2032 Kota Tarakan. Hanya
sayang, SIM-TN ini belum disebut secara eksplisit dalam Perda dimaksud
sebagai salah satu perijinan yang terkait pemakaian ruang. Pasal 76 Perda
itu hanya menyebut: a) Izin Prinsip; b) Izin Lokasi; b) Izin Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah; dan d) Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini telah
berimplikasi bahwa bidang-bidang tanah yang akan atau telah diterbitkan
SIM-TN belum dikonfrontir/dirujukkan secara teknis dengan Peta Rencana
Pola Ruang.
Di sisi lain, Perda tentang SIM-TN menyebutkan bahwa SIM-
TN tidak diperbolehkan melanggar RTRW. Dalam arti yang demikian,
diperlukan sinkronisasi spasial berupa aturan ketegasan di mana
diperbolehkan lahir SIM-TN, dan di mana tidak diperbolehkan. Dalam
hal ini, Peta Rencana Pola Ruang yang telah mengatur dan memintakatkan
wilayah Kota Tarakan sesuai arahan peruntukan dan penggunaannya
tentu harus diacu dalam menerbitkan SIM-TN. Ditinjau dari tingkat
kerinciannya, peta itu kurang representatif untuk kontrol pelayanan SIM-
TN karena disajikan dalam skala kecil, yaitu 1:25.000. Sebagai gambaran,
jarak 1 meter di lapangan hanya tersaji 0,04 mm di peta, hampir-hampir

591