Page 24 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

maka hendaknya itu dilihat sebagai satu alternatif yang memang
tengah dijalankan. Alternatif-alternatif lain juga dikembangkan
oleh kementerian kita. Dan sebaliknya, jika kita atau penulis buku
ini melihat Reforma agraria sebagai urusan sengketa tanah-tanah
adat, saya pikir dalam titik ini pemerintah juga tidak menafikan
keberadaan tanah-tanah adat yang ada di Indonesia. Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan
Tanah Ulayat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menandakan
bahwa negara melalui kementrian ATR/BPN ada untuk itu. Jika
masih terdapat kekurangan di sana sini, tugas kitalah untuk
mencoba membantu memperbaikinya.

Tentang kritik yang disampaikan penulis kepada ATR/BPN
kita bisa saja melihat sebagai sebuah kecaman yang memerahkan
telinga. Akan tetapi, saya lebih memilih untuk melihat tulisan ini
sebagai satu perspektif lain untuk melihat pekerjaan yang sedang
kita lakukan. Sebagaimana yang dikatakan penulis bahwa ia
sedang mendukung kita, saya pikir ada benarnya juga. Jika kita
mampu melihat semua ini sebagai sesuatu yang positif, saya pikir
hasilnya tentu akan positif pula. Untuk itu, saya bersaran agar
membaca buku ini secara lengkap agar pikiran utuh penulis dapat
terbaca.

Terakhir, sebagai pimpinan STPN yang saat ini tengah
menggelar tahun menulis, hadirnya buku ini tentu sangat kami
apresiasi. Sebagai wujud dari pengembangan ilmu tulisan ini
mudah-mudahan hadirnya buku ini mampu mengembangkan
studi-studi pertanahan yang akan datang. Puzzle-puzzle pikiran
tentang pertanahan yang berserak mudah-mudahan semakin

Pengantar Ketua STPN xxiii