Page 19 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

perangkat hukum dengan menerbitkan Perpres Nomor 86 Tahun
2018 tentang Reforma Agraria. Setelah melalui perundingan di
tingkat daerah, pemerintah desa dan tokoh adat Senama Nenek
menghadiri undangan rapat terbatas ke Istana Merdeka Jakarta.
Rapat itu menetapkan bahwa tanah ulayat masyarakat adat
Senama Nenek yang dikuasai oleh PTPN V diserahkan kembali
melalui program Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.

Tesis Fikri memberikan kontribusi penting dalam
menganalisis reforma Agraria yang relevan bukan hanya untuk
kepentingan akademis tetapi juga praktis. Dari segi akademis,
studinya bisa memperkaya tentang pemetaan masalah gerakan
sosial dalam mewujudkan agenda reforma agraria di tengah masih
kuatnya kuasa negara dan korporasi. Dari segi praktis, studinya
menyajikan peta masalah yang dapat dipakai untuk mewujudkan
reforma agraria yang berpihak kepada petani dan masyarakat
adat. Fikri sudah mengawali perbincangan mengenai relevansi
praktis dari studinya. Meskipun merupakan kebijakan populis,
reforma agraria di Senama Nenek masih mengundang pertanyaan
tentang keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat.
PTPN V diselamatkan negara karena pemerintah mengembalikan
tanah seluas 2.800 hektar itu ke negara, dan negara kemudian
melakukan redistribusi ke masyarakat adat. Dengan demikian,
kasus land grabbing atas tanah ulayat yang illegal sesuai hukum
adat tidak diindahkan dalam resolusi konflik. Tesis Fikri secara
tidak langsung memperlihatkan bahwa perusahaan negara masih
diselamatkan kepentingan bisnisnya karena sekalipun tanah
seluas 2.800 hektar itu kemudian diberikan kepada masyarakat
adat, tetapi tetap dikelola oleh perusahaan melalui peran KNES
(Koperasi Nenek Eno Senama Nenek) yang mengatur urusan
pembiayaan budidaya sawit dan pembagian keuntungan. Dengan

xviii Reforma Agraria Tanah Ulayat