Page 16 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 16

Memasuki tema sentral tentang konflik agraria dan reklaiming
           atas  tanah  ulayat  suku,  Fikri berhasil  memperlihatkan  tentang
           lika-liku perjuangan masyarakat adat dalam menghadapi rezim
           penguasa pada era reformasi. Intervensi negara atas tanah ulayat
           masyarakat  adat Senama Nenek dimulai tahun  1979  sebagai
           bagian dari perluasan proyek pembangunan perkebunan. Menteri
           Pertanian  ketika  itu  mengeluarkan  SK  Nomor  178/KPTS/UM/
           III/1979 tentang  Daerah Pengembangan P.N/P.T Perkebunan
           yang  menetapkan  wilayah Senama  Nenek sebagai kawasan
           pengembangan perkebunan.

               Tesis  Fikri  melihat proyek tersebut bernuansa konsep
           developmentalisme sehingga kepentingan dari proyek ini adalah
           mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui kekuatan kapitalis
           daripada kekuatan rakyat.  Oleh karena itu, proyek ini memanfaat-
           kan kuasa negara atas tanah ulayat dan menganggapnya sebagai
           tanah negara. Masyarakat adat tidak tinggal diam, dibawah kuasa
           negara yang represif, mereka melakukan perlawanan teroganisasi.
           Fikri menggunakan konsep James C. Scott tentang pemberontakan
           petani. Namun, Fikri melihat pola perlawanannya bukan sebuah
           perlawanan  fisik  atas  hilangnya  keamanan  pangan  karena
           pudarnya  ekonomi moral, tetapi  perlawanan  atas  pelanggaran
           hukum  yang  dilakukan  penguasa  terhadap  hak  tradisionalnya.
           Tesis Fikri, di dalam bukunya ini, kemudian mencermati bahwa
           perlawanan orang Senama Nenek mengandalkan pada kekuatan
           modal sosial dalam  bentuk  ikatan  kolektif dan jejaring sosial.
           Mengandalkan pada kekuatan modal sosial itu, Mereka berhasil
           mengeluarkan Keputusan  Musyawarah Ninik Mamak  Pemuka/
           Pemangku Adat Negeri Senama Nenek Nomor 05/PA-SN/V/1995
           yang menegaskan PTPN V telah menguasai tanah mereka sebagai
           tindakan perampasan lahan (land grabbing).


                                                           Kata Pengantar  xv
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21