Page 38 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 38

Tahun 1953  tentang  Penguasaan  Tanah-Tanah  Negara tentang
           Penguasaan  Tanah-Tanah Negara. Apa yang dimaksud  dengan
           “tanah negara” dalam PP Nomor 8 Tahun 1953 itu? Berdasarkan
           penjelasan umumnya disebut tanah negara ialah tanah-tanah yang
           dimiliki dan dikuasai penuh oleh negara. Mengapa ada pernyataan
           “dimiliki”? Karena konsep yang demikian sesungguhnya hanyalah
           salinan konsep domeinverklaring ke dalam versi bahasa Indonesia.
           Sebab itu, asas domein yang ada dalam domeinverklaring masih
           dipertahankan dalam defenisi tanah negara yang ada dalam PP
           Nomor 8 Tahun 1953.

               Bukan  sekadar istilah,  istilah “tanah  negara”  menjadi
           instrumen untuk  mempertegas klaim  negara atas  penguasaan
           sumber daya agraria di Indonesia. Ia, sebagaimana pembatasan
           yang ada pada konsep domeinverklaring, membawa sinyalemen
           bahwa  di setiap lahan  atau  tanah  yang  tidak  dapat  dibuktikan
           adanya hak kepemilikan di atasnya, secara de jure adalah tanah
           negara. Inilah yang pada muaranya, dalam kasus lahan ulayat di
           Kampar jamaknya, melahirkan suatu pandangan bahwa sumber
           daya agraria di  dataran Kampar  kebanyakan berstatus  terra

                  4
           nullius. Mereka,  masyarakat  adat, sulit  untuk  menunjukkan
           sertifikat atau dokumen administratif lainnya guna membuktikan
           bahwa  tanah  tersebut adalah  benar ulayat  mereka. Karenanya,
           tanah tersebut bisa diklaim sebagai objek tanah negara.




           4    Terra nullius merupakan istilah Bahasa Latin yang diyakini bersumber awal dari konsep
              hukum Romawi yang berarti “tanah tak bertuan (land belonging to no one)”. Istilah ini
              menjadi dasar bagi suatu negara untuk melakukan okupasi dan tindakan eksklusi atas
              suatu lahan tertentu, yang telah dilabeli sebagai objek terra nullius atau res nullius. Lihat
              dalam Yogi Hale Hendlin, “From Terra Nullius to Terra Communis: Reconsidering Wild
              Land in an Era of Conservation and Indigenous Rights,” Environmental Philosophy, Vol.
              11, No. 2, 2014, pp. 143-149.



                                                             Pendahuluan  3
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43