Page 38 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 38
Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara tentang
Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Apa yang dimaksud dengan
“tanah negara” dalam PP Nomor 8 Tahun 1953 itu? Berdasarkan
penjelasan umumnya disebut tanah negara ialah tanah-tanah yang
dimiliki dan dikuasai penuh oleh negara. Mengapa ada pernyataan
“dimiliki”? Karena konsep yang demikian sesungguhnya hanyalah
salinan konsep domeinverklaring ke dalam versi bahasa Indonesia.
Sebab itu, asas domein yang ada dalam domeinverklaring masih
dipertahankan dalam defenisi tanah negara yang ada dalam PP
Nomor 8 Tahun 1953.
Bukan sekadar istilah, istilah “tanah negara” menjadi
instrumen untuk mempertegas klaim negara atas penguasaan
sumber daya agraria di Indonesia. Ia, sebagaimana pembatasan
yang ada pada konsep domeinverklaring, membawa sinyalemen
bahwa di setiap lahan atau tanah yang tidak dapat dibuktikan
adanya hak kepemilikan di atasnya, secara de jure adalah tanah
negara. Inilah yang pada muaranya, dalam kasus lahan ulayat di
Kampar jamaknya, melahirkan suatu pandangan bahwa sumber
daya agraria di dataran Kampar kebanyakan berstatus terra
4
nullius. Mereka, masyarakat adat, sulit untuk menunjukkan
sertifikat atau dokumen administratif lainnya guna membuktikan
bahwa tanah tersebut adalah benar ulayat mereka. Karenanya,
tanah tersebut bisa diklaim sebagai objek tanah negara.
4 Terra nullius merupakan istilah Bahasa Latin yang diyakini bersumber awal dari konsep
hukum Romawi yang berarti “tanah tak bertuan (land belonging to no one)”. Istilah ini
menjadi dasar bagi suatu negara untuk melakukan okupasi dan tindakan eksklusi atas
suatu lahan tertentu, yang telah dilabeli sebagai objek terra nullius atau res nullius. Lihat
dalam Yogi Hale Hendlin, “From Terra Nullius to Terra Communis: Reconsidering Wild
Land in an Era of Conservation and Indigenous Rights,” Environmental Philosophy, Vol.
11, No. 2, 2014, pp. 143-149.
Pendahuluan 3