Page 40 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

Sebagai contoh, penelitian Bantu Purba terhadap masyarakat
adat Suku Sakai di Provinsi Riau menunjukkan bagaimana
proses pencaplokan secara sepihak itu bermaujud dalam bentuk
‘pelimpahan hak’ atas tanah kepada perusahaan kelapa sawit dan
pabrik pulp and paper yang dilakukan tanpa mengindahkan hak
masyarakat adat Suku Sakai sebagai masyarakat adat tempatan.
Masyarakat adat tidak mengetahui bagaimana proses legal-

administrative masuknya perusahaan hingga mereka tidak lagi
dapat mengakses areal lahan yang biasanya menjadi tempat
mereka mencari kebutuhan hidup. Dalam pikiran komunal
masyarakat adat, tanah dan segala sumber daya yang ada di
atas serta di dalamnya–yang digarap kemudian oleh perusahaan
kepala sawit dan pulp and paper, merupakan bagian ulayat yang
telah lama mereka huni dan kelola. 6

Bagai jatuh lalu tertimpa tangga, setelah tanahnya diambil
kemudian ‘dijual’ atau diserahkan kepada orang lain yang
membuat sumber daya perekonomian rumah tangga mereka
semakin rentan ke jurang krisis subsistensi dan krisis ekonomi
lainnya. Hal tersebut menyebabkan mereka harus terjerumus ke
dalam lingkaran konflik. Dalam kebanyakan kasus di Riau, inilah
7
yang menjadi sebab konflik agraria terjadi. Salah satunya dialami
oleh Masyarakat Adat Kenegerian Senama Nenek, subjek yang
saya kaji di sepanjang penulisan buku ini.

6 Bantu Purba, “Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hukum
Adat Suku Sakai,” Disertasi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.
7 Istilah‘sengketa agraria’ dan ‘konflik agraria’ dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria memiliki makna yang berbeda.
Pasal 1 Angka 9 Peraturan Presiden tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud
‘sengketa agraria’ adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, badan hukum,
atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sementara itu, yang dimaksud dengan istilah
‘konflik agraria’ sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 adalah perselisihan agraria

Pendahuluan 5