Page 43 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 43

(53 kasus), kehutanan (19 kasus), pesisir/kelautan (12 kasus),
                                       12
          dan pertambangan (29 kasus).  Artinya, apa yang terjadi dengan
          Masyarakat Adat Kenegerian Senama Nenek hanyalah potret kecil
          dari keseluruhan konflik agraria penguasaan tanah di Indonesia,
          khususnya tanah ulayat, yang menyebabkan warga setempat vis a
          vis dengan perusahaan maupun negara.

             Jika  ditelisik  lebih  jauh  akar persoalan  yang  menyebabkan
          konflik  berkepanjangan  di  Senama  Nenek  yang  melibatkan
          masyarakat  adat  tempatan,  maka sesungguhnya dapat  dilihat
          konflik itu merupakan serangkaian proses kapitalisasi di Senama
          Nenek.  Kapitalisasi  inilah  yang  menjadi  inti  persoalan  konflik.
          Suatu  proses yang  merombak  struktur  fundamental  mengenai
          akses  terhadap lahan  ulayat  masyarakat  adat, yang cenderung
          bertentangan dengan ideologi  yang  diamini sejak lama  oleh
          masyarakat setempat. Bahkan, bukan hanya itu, kapitalisasi juga
          telah mendorong bangunan ekonomi rumah tangga masyarakat
          adat  ke dalam lingkaran pasar yang  mereka belum  tentu  siap
          untuk menghadapinya.
             Mungkin di antara kita masih ada yang bertanya, bagaimana
          mungkin  kapitalisasi  terjadi di tengah-tengah kehidupan
          tradisional masyarakat  adat?  Bukankah  kapitalisme–otak
          kapitalisasi–hidup di tengah jantung perkotaan? Ellen Meiksins
          Wood telah  memberi jawaban  untuk  pertanyaan  semacam  ini.
          Menurut Wood  kapitalisme sesungguhnya tidak dilahirkan
          dari  rahim perkotaan.  Melainkan ia justru timbul  dari  proses
          transformasi  agraria di tempat  yang  jauh  dari hiruk-pikuk



          12   Konsorsium  Pembaruan  Agraria,  Catatan Akhir Tahun  2018:  Masa Depan Reforma
            Agraria Melampaui Tahun Politik, KPA, [tanpa tempat], 2019, hlm. 19-20.



         8    Reforma Agraria Tanah Ulayat
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48