Page 48 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

lewat program ini sesungguhnya yang dianggap menjadi solusi
Reforma Agraria tersebut yaitu access reform dan asset reform. 22
Perkembangan kebijakan reforma agraria pada periode
berikutnya, periode ketiga, dapat dilihat dalam Strategi Nasional
Kantor Staf Presiden (Satranas KSP) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN). Mengutip dari
Satranas KSP dan RPJMN 2015-2019, Rayyan Dimas Sutadi dkk
mengatakan,
“…dapat dilihat setidaknya kerangka programatik Reforma Agraria terdiri
dari 6 (enam) Program Penataan Prioritas, yakni: (1) Penguatan Kerangka
Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria; (2) Penataan Penguasaan
dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria; (3) Kepastian Hukum dan
Legalisasi Hak atas Tanah Objek Reforma Agraria; (4) Pemberdayaan
Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas Tanah
Obyek Reforma Agraria; (5) Pengalokasian Sumber Daya Hutan untuk
Dikelola oleh Masyarakat; dan (6) Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria
Pusat dan Daerah.” 23

Meski demikian, studi khusus yang berkaitan dengan
pelaksanaan reforma agraria oleh negara terhadap tanah yang
merupakan kekayaan masyarakat adat masih jarang ditemukan.
Bukan berarti kajian dan/atau kajian tentang reforma agraria
terhadap tanah masyarakat adat tidak ada. Dessy Ghea Herrayani
dkk, misalnya, melakukan studi tentang Eksistensi Hak Komunal
Masyarakat Hukum Adat dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma

24
Agraria. Hanya saja, studi ini masih bersifat normatif-konseptual
yang membahas sebatas pada komponen-komponen normatif

22 Rayyan Dimas Sutadi, dkk., Op. Cit., hlm. 194
23 Ibid.
24 Dessy Ghea Herrayani, “Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Kebijakan
Pena taan Aset Reforma Agraria,” Kertha Patrika, Vol. 41, No. 3, 2019.

Pendahuluan 13