Page 52 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 52
Adat: Redistribusi Tanah di Desa Senama Nenek, Kecamatan
Tapung Hulu, Kabupaten Kampar” yang dilakukan Dwijananti
menjelaskan secara sosio-legal perjalanan perkembangan konflik
hingga diberlakukannya reforma agraria di atas tanah ulayat
Masyarakat Adat Senama Nenek.
Saya melihat kajian Dwijananti dapat disebut sebagai
perspektif orang Badan Pertanahan Nasional (BPN), mengingat
yang bersangkutan merupakan mahasiswa tingkat akhir dari
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional ketika tulisan Reforma
Agraria untuk Masyarakat Adat: Redistribusi Tanah di Desa Senama
Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dibuat–yang
merupakan riset tugas akhirnya.
Sebagai ‘orang dalam’ maka riset yang disajikan Dwijananti
cenderung pada deskripsi singkat perjalanan konflik hingga proses
pelaksanaan reforma agraria. Selain itu, yang paling dominan
muncul dari tulisannya–atau setidaknya yang ditonjolkan–adalah
betapa ‘hebatnya’ pelaksanaan reforma agraria di Senama Nenek
dan keraguannya akan eksistensi masyarakat adat di Senama
Nenek. Namun, harus diakui bahwa dia berhasil melakukan
tugasnya dengan baik, sehingga banyak data-data penting dari
Dwijananti yang saya gunakan sebagai pijakan dalam penulisan
buku ini.
Dari kajian-kajian terdahulu yang telah dipaparkan di atas,
maka dapat dilihat bahwa masih minim keberadaan riset-riset
dengan tema kajian seputar praktik reforma agraria oleh negara
terhadap tanah ulayat masyarakat adat. Sementara, kajian-kajian
yang pernah dilakukan terhadap kasus konflik perebutan lahan
antara Masyarakat Adat Senama Nenek dengan PTPN V masih
dominan membahas seputar “konflik” dan sisi “normatif”.
Pendahuluan 17
