Page 54 - Reforma Agraria Tanah Ulayat

Kenyataannya kegiatan reforma agraria sering kali hanya
berkutat pada persoalan distribusi administrasi pembagian
Sertifikat Hak Milik, tapi abai dalam memastikan apakah si
pemegang hak dapat mengakses sendiri lahannya atau tidak. Saya
tidak mengatakan bahwa distribusi administrasi sebagai suatu
agenda yang tidak baik, tapi harus pula diakui bahwa kepemilikan
secara de jure atas suatu lahan atau sebidang tanah tidaklah cukup
untuk menjamin bahwa seorang petani atau anggota masyarakat
adat pemegang hak hasil reforma agraria dapat mengakses
lahannya secara langsung. Terlalu cepat mengambil kesimpulan,
atau terlalu sempit dalam melihat, jika beranggapan reforma
agraria selesai hanya dengan pembagian sertifikat. Bagi saya
kepastian hukum (berupa SHM) tanpa diiringi hak untuk bebas
mengakses sepetak bidang lahan hasil reforma agraria yang telah
diberikan merupakan bagian dari praktik reforma agraria semu.
Buat apa seseorang memiliki sepaket lembaran sertifikat tetapi
lahannya tidak dapat ia kelola sendiri?

Alih-alih menguntungkan masyarakat adat, justru agenda
ini menjadi sasaran bagi para elite pemerintahan atau pejabat
setempat dan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan
masing-masing. Sebab, kuasa akses terhadap lahan secara de facto
tidak benar-benar berhasil dirombak oleh program tersebut lalu
diredistribusikan kepada masyarakat adat yang menjadi subjek
penerima reforma agraria sesungguhnya. Akibatnya, kerentanan
ekonomi rumah tangga masyarakat adat pada dasarnya tidak
pernah bergeser dari tempatnya semula seperti sebelum
reforma agraria meskipun agenda politik pertanahan itu telah
dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma
agraria pada dasarnya juga terkait erat dengan keberadaan
kekuatan ekonomi politik.

Pendahuluan 19