Page 53 - Reforma Agraria Tanah Ulayat
P. 53
Meskipun, yang terbaru, Dwijananti melakukan kajian tentang
praktik reforma agraria terhadap tanah ulayat Masyarakat Adat
Senama Nenek. Namun, studi Dwijananti dan peneliti-peneliti
lainnya belum melihat secara analitik aspek ekonomi politik
dari kebijakan reforma agraria terhadap tanah ulayat yang
menjadi objek konflik. Akibatnya, belum tampak bagaimana
transformasi kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan atas
tanah ulayat sesungguhnya terjadi serta dampaknya akibat
kebijakan reforma agraria terhadap masyarakat Senama Nenek,
sebagai kelompok masyarakat adat atau individu yang menjadi
bagian dari masyarakat adat. Lebih jauh, mengapa penelitian ini
menjelaskan yang seharusnya menyelesaikan persoalan konflik
yang berpangkal pada perebutan akses terhadap lahan ulayat di
Senama Nenek tidak kunjung selesai, walaupun reforma agraria
telah dilaksanakan. Soal-soal inilah yang belum dibahas dalam
kajian-kajian terdahulu mengenai konflik agraria di Senama
Nenek.
Dalam keyakinan saya, reforma agraria idealnya diadakan
untuk memberi kepastian hukum dan hak akses terhadap
lahan secara aman dan bebas kepada masyarakat adat maupun
petani yang menggarap sendiri lahannya. Hal ini dilakukan agar
masyarakat adat aman–atau setidaknya dapat memproteksi diri
dengan mengandalkan sumber daya lahan yang dimiliki–dari
ancaman krisis subsistensi yang senantiasa menyasar ekonomi
rumah tangga mereka. Reforma agraria dalam konsep demikian
menurut saya merupakan suatu langkah untuk mewujudkan
keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat adat dan petani lain
pada umumnya.
18 Reforma Agraria Tanah Ulayat
